KEBIJAKAN INDONESIA MENGENAI PENANGANAN KAPAL ASING ILEGAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEAMANAN LAUT : ANALISIS TERHADAP TINDAKAN KAPAL ASING ILEGAL DI INDONESIA

Dhika Nur Rizky, 132030065 (2017) KEBIJAKAN INDONESIA MENGENAI PENANGANAN KAPAL ASING ILEGAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEAMANAN LAUT : ANALISIS TERHADAP TINDAKAN KAPAL ASING ILEGAL DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.

	Text COVER.docx Download (97kB)
	Text ABSTRAK.docx Download (23kB)
	Text BAB I.docx Download (79kB)
	Text BAB II.docx Download (46kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (22kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.docx Download (16kB)

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS 1982 (United Nations Convension on the Sea) yang kemudian diratifikasi dengan UU No 17 Tahun 1985. Indonesia mempunyai 18,000 pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dengan luasnya wilayah lautan Indonesia, perbatasan laut Indonesia merupakan hal yang rawan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan, dan batas-batas wilayah Negara merupakan manifestasi kedaulatan territorial suatu Negara. Maka keamanan perbatasan laut merupakan hal penting dalam menjaga kedaulatan Negara. Potensi keamanan Indonesia di perkirakan 6,7 juta ton per tahun. Dan Indonesia mengalami kerugian akibat illegal fishing mencapai 30 trililiun pertahun. Dalam upaya menanggulangi keamanan perbatasan laut Indonesia telah membuat alur laut kepulauan Indonesia untuk menjadi jalur lalu lintas internasional yang melintas perairan Indonesia. Kemudian untuk keamanan Indonesia membutuhkan suatu badan tunggal yang disebut Sea and Coast Guard, pembentukan Sea and Coast Guard menimbulkan dampak strategis bagi keamanan maritime di kawasan ASEAN. Dan keikutsertaan Indonesia dalam Regional Plan Of Action untuk memberantas illegal fishing serta mengoptimalan Vassel Monitoring System dan Monitoring, Controlling dan Surveillance. Sampai saat ini, pembangunan kelautan dan perikanan telah memberikan sumbangan yang cukup bearti bagi perekonomian nasional dan peningkatan penerima Negara. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala yang harus segera mendapatkan penanganan tersendiri. Berbagai masalah tersebut, antara lain masih maraknya praktek pencurian ikan (illegal fishing), prilaku Internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan Indonesia dalam bidang keamanan perbatasan laut dan pengaruhnya terhadap penanganan illegal fishing. Penelitian ini dilakukan menggunakan metodepenelitian deskriptif dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dalam upaya Republik Indonesia untuk menanggulangi masalah keamanan perbatasan laut yang berpengaruh pada illegal fishing. Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat ( sovereignty) Negara atas laut merupakan hak Negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Oleh karena itu agenda pengamanan laut Indonesia yang komprehensif dan terpadu merupakan keharusan. Kata kunci : Kebijakan Indonesia, Perbatasan Laut, Illegal Fishing

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2017
Depositing User:	Mr Iwan Ridwan Iwan
Date Deposited:	24 May 2017 07:58
Last Modified:	24 May 2017 07:58
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27368

Actions (login required)

View Item