PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH ADAT YANG DIKUASAI TANPA HAK OLEH PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

ASTTE ARIANA DORTHIA F., NPM. 098412016_Hukum Ekonomi (2013) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH ADAT YANG DIKUASAI TANPA HAK OLEH PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA. Thesis(S2) thesis, UNPAS.

	Text ABSTRAK.docx Download (12kB)
	Text BAB I & BAB II.docx Download (266kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (13kB)

Abstract

Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah dan sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti pemilikan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat. Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut. Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain, wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Walaupun UUPA belum memberikan pengaturan mengenai perlindungan dan kepastian hukum atas tanah-tanah adat yang belum terdaftar, tetapi apabila dikaitkan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, maka sebagai salah satu hak dasar manusia, kepemilikan seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum atas tanah, harus tetap mendapat perlindungan dan jaminan hukum. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu bagaimana pembuktian pemilikan tanah adat, apabila dikaitkan dengan klaim pihak ketiga atas tanah tersebut berdasarkan UUPA, PP Pendaftaran Tanah dan Peraturan Perundang-undangan terkait; bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik tanah adat atas penghunian tanpa hak dan sanksi hukum apa yang dapat diberikan kepada penghuni tanpa hak yang berusaha memiliki tanah adat tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan melalui dua tahap penelitian, yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan. Sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, didapat, bahwa kepemilikan tanah milik adat objek penelitian oleh pemiliknya, adalah sah dan meyakinkan secara hukum, karena tanah milik adat tersebut telah dibuktikan dengan bukti-bukti permulaan adanya hubungan hukum antara pemilik tanah adat dengan tanahnya, dan bukti- bukti tersebut diterima sebagai pembuktian hak lama atas tanah milik adat dan pemilik tanah adat yang dirugikan, karena adanya penguasaan tanpa hak atas tanahnya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan tuntutan perbuatan melawan hukum, baik secara perdata maupun secara pidana. Para penghuni tanah dan bangunan rumah tanpa hak dapat dikenakan sanksi, baik secara perdata maupun pidana. Sanksi perdata dapat dituntut melalui pengadilan, berupa perintah untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan rumah kepada pimiliknya dan menuntut ganti rugi. Sanksi pidana dapat dapat berupa pemberian hukuman penjara.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	S2-Thesis
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2013
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	20 Apr 2016 03:59
Last Modified:	20 Apr 2016 03:59
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3594

Actions (login required)

View Item