PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGELOLA MASALAH PERBATASAN DARAT DI WILAYAH INDONESIA – MALAYSIA (STUDI KASUS DI PERBATASAN ENTIKONG - TEBEDU)

Selly Shafitri, 132030006 (2017) PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGELOLA MASALAH PERBATASAN DARAT DI WILAYAH INDONESIA – MALAYSIA (STUDI KASUS DI PERBATASAN ENTIKONG - TEBEDU). Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.

	Text COVER.docx Download (107kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN selly.docx Download (19kB)
	Text ABSTRAK.docx Download (108kB)
	Text BAB 1.docx Download (280kB)
	Text BAB 2.docx Download (141kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA skripsi.docx Download (104kB)
	Image IMG_4810.JPG Download (1MB)

Abstract

Wilayah perbatasan menjadi wilayah yang menarik perhatian banyak pihak , baik dalam konteks internal maupun eksternal. Secara umum ada 6 aspek pemasalahan di wilayah perbatasan, antara lain : Kebijakan Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Pengelolaan SDA, Kelembagaan dan Kewenangan pengelolaan serta Kerjasama Antarnegara. Penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan memaksimalkan kinerja kelembagaan pertahanan non-militer dengan strategi pembangunan dan pengadaan infrastruktur dasar untuk mendukung pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan. Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden SBY(2004-2014), hal itu direalisasikan pada pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2004-2009 serta pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sesuai dengan Perpres No.12 Tahun 2010. Metode yang digunakan pada laporan praktikum ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan teori – teori yang ada. Hasil kajian mengindikasi bahwa setelah hadirnya BNPP dapat mengatasi permasalahan infrastruktur, ideologi, dan kelembagaan dapat teratasi, dan diperlukan juga ketahanan ekonomi di wilayah perbatasan. Maka dapat dikatakan bahwa, upaya-upaya yang diterapkan oleh pemerintahan SBY selama 2 (dua) periode di perbatasan entikong – tebedu memberikan perubahan yang signifikan, tetapi dalam paradigma perbatasan entikong sebagai beranda depan Indonesia belum optimal. Kata kunci : Masalah perbatasan, Ketahanan Ekonomi, Kebijakan Pemerintahan SBY

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2017
Depositing User:	mr yogi -
Date Deposited:	05 Jun 2017 06:06
Last Modified:	05 Jun 2017 06:06
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27539

Actions (login required)

View Item