IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS e-GOVERMENT

Walter Yoakim SinaAma Kapitan, 152010244 (2019) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS e-GOVERMENT. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.

[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.docx

Download (28kB)
[img] Text
BAB II syarat wisuda.docx

Download (35kB)
[img] Text
COVER Skripsi syrat wisuda.docx

Download (70kB)
[img] Text
BAB 1 syarat wisuda.docx

Download (22kB)
[img] Text
ABSTRAK syrat wisuda.docx

Download (16kB)
[img]
Preview
Text
scan lembar pengesahan.pdf

Download (58kB) | Preview

Abstract

Kebijakan E-goverment mengacu pada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh jajaran pemerintahan dari Mentri dan Pemerintah daerah , selain itu terdapat blueprint e-government seperti meningkatkan mutu layanan publik melelui teknologi IT, terbentuknya kepemerintahan yang bersih,transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja kepemerintahan. Salah satu contoh kebijakan pelayanan publik berbasis E-Goverment adalah penerapan kartu tanda penduduk berbasis electronic (E-KTP). Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang adalah salah satu yang telah menyelenggarakan kebijakan pembuatan KTP-el tersebut.Penerapan atau pengimplementasian program E-KTP di kabupaten Sumedang dilakukan dengan berbagai tahap,yaitu dimulai dengan tahap sosialisasi kepada masyarakat wajib KTP di Kabupaten Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan pelayanan publik berbsasis E-Goverment,dalam hal ini penerapan program E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sumedang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang topik “Implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis E-Goverment (studi kasus :penerapan program E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sumedang .Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dalam hal ini teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kendala implementasi pelayanan publik berbasis E-goverment diantaranya adalah Permasalahan komunikasi yang kurang lancar antara pihak implementor kebijakan ( Disdukcapil kabupaten Sumedang ) dengan masyarakat, dan juga permasalahan Sumber Daya.dalam hal ini sumber daya Manusia dan Sumber daya non manusia ( sarana dan fasilitas penunjang kegiatan ) belum terlalu baik. Kata kunci : Implementasi Kebijakan,E-Goverment,E-KTP

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara 2015
Depositing User: mr yogi -
Date Deposited: 24 Sep 2019 05:46
Last Modified: 24 Sep 2019 05:46
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43936

Actions (login required)

View Item View Item