EKSISTENSI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN DALAM MENGISI JABATAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

BAYI PRIYONO, NPM:129313033 (2016) EKSISTENSI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN DALAM MENGISI JABATAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Disertasi(S3) thesis, Unpas.

[img] Text
1. Cover.docx

Download (241kB)
[img] Text
6. Daftar Isi.docx

Download (43kB)
[img] Text
Abstrak.docx

Download (16kB)
[img] Text
BAB I.docx

Download (73kB)
[img] Text
BAB II.docx

Download (101kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.docx

Download (57kB)

Abstract

Pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara Tanpa diisi dengan pejabat, fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya. Pengisian jabatan tidak hanya dilakukan sekali namun dilaksanakan secara reguler setiap periode tertentu untuk memilih pejabat pemimpin daerah guna menunjang berjalannya fungsi negara,tanpa mekanisme pengisian yang jelas, pengisian pemangku jabatan sebagai pelaksana jabatan tidak dapat berjalan. Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kemendagri terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Tugas utama yang diemban oleh para Pamong Praja Muda adalah tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan umum. Dalam pembentukan birokrasi sebagaimana tersebut di atas, pemerintah membentuk Institut Pemerintahan Dalam Negerisebagai bentuk kebijakan regionalisasi merupakan pilihan paling mungkin yang telah diambil oleh Presiden sebagai hasil evaluasi Institut Pemerintahan Dalam Negerisecara menyeluruh sejak tahun 2004. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian disertasi ini adalah berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 salah satu bentuk reformasi birokrasi di Indonesia, dimana sistem birokrasi menekankan pada efektivitas dan efisiensi. Pengisian jabatan dibedakan melalui sistem pemilihan dan pengangkatan. Pengisian jabatan tinggi, madya, dan pratama sekarang ini banyak dipengaruhi oleh tataran kebijakan politik, dimana jabatan publik (kepala daerah) baik Gubernur, Bupati/Walikota dapat menentukan atau memilih pejabat-pejabat tinggi, madya, dan pratama berdasarkan atas kedekatan. Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Pamong Praja Muda diserahkan kepada kontingen asal Pamong Praja Muda, kemudian kontingen menyerahkan kepada Gubernur diserahkan kepada Bupati/Walikota, melalui Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pamong Praja Muda tersebut ditempatkan di perangkat daerah dengan cara pengangkatan. Apabila melihat hal di atas, penermpatan Pamong Praja Muda tidak diberikan kesempatan untuk memilih berdasarkan kompetensi atau latar belakang pendidikan Pamong Praja Muda.

Item Type: Thesis (Disertasi(S3))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2016
Depositing User: Mrs Lusiawati
Date Deposited: 19 Jul 2017 02:46
Last Modified: 19 Jul 2017 02:46
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28350

Actions (login required)

View Item View Item