DAMPAK KEBIJAKAN WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION) PAKET BALI 2013 TERHADAP PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA

Ayu Wulandari, 132030205 (2017) DAMPAK KEBIJAKAN WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION) PAKET BALI 2013 TERHADAP PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.

	Text COVER.docx Download (56kB)
	Text ABSTRACT.docx Download (14kB)
	Text ABSTRAK INDONESIA.docx Download (16kB)
	Text ABSTRAK SUNDA.docx Download (15kB)
	Text BAB 1.docx Download (80kB)
	Text BAB II.docx Download (45kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.docx Download (18kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (28kB)

Abstract

Sejak berdirinya WTO pada tahun 1995, salah satu perdagangan yang diatur oleh WTO adalah sektor pertanian dengan adanya Perjanjian Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA). Namun, akibat dari perjanjian pertanian ini negara berkembang sebagai negara agraris malah menjadi negara pengimpor produk pertanian (pangan), khususnya Indonesia. Sehingga pertanian dinegosiasikan kembali pada Putaran Doha 2001. Putaran perundingan ini diharapkan akan menjadi titik awal yang baik bagi proses liberalisasi perdagangan yang mementingkan keadilan, kesetaraan dan berorientasi pada konsep pembangunan serta kesejahteraan bagi semua anggota WTO terutama bagi negara berkembang. Akan tetapi pada Putaran Doha ini tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam bidang pertanian. Pada KTM ke 9 tahun 2013 di Bali lah baru berhasil mencapai kesepakatan dalam pertanian. Penelitian ini berjudul “Dampak Kebijakan WTO Pada Paket Bali 2013 Terhadap Pertanian dan Ketahanan Pangan Indonesia”. Penelitian ini mengangkat masalah 1)Bagaimana kebijakan WTO dalam Paket Bali 2013, 2) Bagaimana Ketahanan Pangan Indonesia, 3) Bagaimana Kebijakan WTO Berkorelasi dengan Targert-target dalam Paket Bali 2013 terhadap Pembangunan Ketahanan Pangan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan tantangan dari kebijakan WTO yang ada pada Paket Bali 2013 terhadap pertanian dan ketahanan pangan Indonesia. Paket Bali ini berisi tiga pilar yaitu fasilitasi perdagangan, pertanian dan pembangunan untuk negara kurang berkembang. Pada Paket Bali pilar pertanian, negara berkembang seperti Indonesia diperbolehkan memberikan subsidi yang sebelumnya telah diatur dalam AoA melebihi 10% dengan disepakatinya peace clause untuk public stockholding, dengan adanya penambahan subsidi ini diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, karena selama ini ketahanan pangan Indonesia masih tergantung pada impor pangan. Namun diperbolehkannya penambahan melibihi 10% ini hanya untuk jangka waktu 4 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Metode ini dianggap perlu karena metode ini bertujuan menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, berserta data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersifat sekunder, diperoleh dari buku- buku ilmiah , artikel, data dan informasi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan WTO pada Paket Bali ini masih mengakibatkan ketahanan pangan Indonesia tehadap impor pangan. Meskipun diperbolehkan penambahan subsidi, namun dibatasi hanya untuk jangka waktu 4 tahun. Padahal dalam jangka waktu tersebut tidak cukup untuk memperbaiki pertanian dan ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, dalam paket bali Ini disepakati fasilitasi perdagangan yang akan memudahkan arus lintas keluar masuk barang. Dengan begitu dikhawatirkan akan semakin banyaknya impor produk pangan di Indonesia sehingga akan melemahkan produk pangan dalam negeri. Dengan demikian ketahanan pangan Indonesia masih bergantung terhadap impor dan kedaulatan pangan belum bisa tercapai. Kata kunci: WTO, Paket Bali 2013, Pertanian dan Ketahanan Pangan Indonesia

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2017
Depositing User:	mr yogi -
Date Deposited:	12 Jun 2017 05:55
Last Modified:	12 Jun 2017 05:55
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27904

Actions (login required)

View Item