IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

IQBAL MAULANA, 152010098 (2019) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.

	Text 4. BAB 1.docx Download (19kB)
	Text 5. BAB 2.docx Download (119kB)
	Text 6. Daftar Pustaka.docx Download (18kB)
	Text 1. Cover.docx Download (37kB)
	Text 2. Lembar Pengesahan.docx Download (358kB)
	Text 3. Abstrak.docx Download (16kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya temuan fenomena dari peralihan fungsi di Kota Bandung yang menyebabkan dampak yang dapat merugikan masyarakat dan mempengaruhi kepada kepentingan publik yang diprioritaskan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu apakah secara keseluruhan sudah berhasil atau belum. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang terdiri dari 2 (dua) variable besar yaitu, Isi Kebijakan (Content Policy) yang memiliki 6 (enam) sub bagian diantaranya Kepentingan Kelompok Sasaran, Tipe Manfaat, Derajat perubahan yang diinginkan, letak pegnambilan keputusan, pelksanaan program, dan sumber saya yang dilibatkan, serta Lingkungan Kebijakan (Context of Implementation) yang memiliki 3 (tiga) sub bagian diantaranya keperntingan kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, dan kepatuhan dan daya tanggap. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum optimal, ini dikarenakan masih banyak kelompok-kelompok tersebut menyalahi aturan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa aspek yang kurang maksimal seperti cukup banyaknya peralihan fungsi lahan untuk didirikan bangunan sehingga sulit utuk mengendalikan keseimbangan lahan di Kota Bandung, kurangnya sumber daya teknis yang dikerahkan karenanya tindakan yang dilakukan menjadi pasif. Saran yang diajukan atas permasalahan yang terjadi adalah dengan melakukan penegasan terhadap regulasi serta menindakan secara langsung untuk mengurangi ketidak beraturannya bangunan di Kota Bandung yang tidak mematuhi aturan dengan menghindari pemohon yang mementingkan kepentingan pribadi, pengambilan keputusan yang terstruktur serta menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas utama dalam impementasi kebijakan tersebut. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara 2015
Depositing User:	mr yogi -
Date Deposited:	26 Sep 2019 01:13
Last Modified:	26 Sep 2019 01:13
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/44470

Actions (login required)

View Item