PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM WAJIB MENJALANI REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI INDONESIA

Yoslan, NPM. (2017) PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM WAJIB MENJALANI REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI INDONESIA. Disertasi(S3) thesis, UNPAS.

	Text Jurnal Yoslan.docx Download (82kB)
	Text 4 - ABSTRAK.docx Download (16kB)
	Text 3 - Abstract.docx Download (28kB)

Abstract

Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Korban kejahatan yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi tersebut dapat diputuskan atau ditetapkan oleh hakim. Tetapi dalam praktek, rehabilitasi ini tidak diberikan kepada pecandu narkotika walaupun memenuhi syarat-syarat. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law), bahwa dalam peradilan pidana semua terdakwa memiliki hak yang sama di depan hukum. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah kebijakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pencandu narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?, dan bagaimanakah penerapan prinsip keadilan dalam putusan wajib menjalani rehabitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika di Indonesia?. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dan membuat kesimpulan. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan untuk menemukan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kebijakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan non penal yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat (general prevention) dan aspek perbaikan pelaku (special prevention). Kewajiban menjalani rehabilitasi kepada pecandu narkotika dalam putusan hakim, masih diterapkan secara adil bagi semua pecandu narkotika walaipun syarat-syarat untuk rehabilitasi sudah terpenuhi. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan status sosial maupun status ekonomi. Berdasarkan asas keadilan yang dianut UU Narkotika, bahwa setiap pecandu wajib diberikan rehabilitasi secara sama rata (keadilan kumutatif). Kata-kata Kunci : Asas Keadilan - Putusan Hakim - Rehabilitasi Medis dan Sosial - Narkotika

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	S3-Disertasi
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	25 Apr 2017 04:21
Last Modified:	25 Apr 2017 04:21
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27193

Actions (login required)

View Item