PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEMBERIAN FASILITASI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

EKA SUSANTI, NPM : 158040017 (2021) PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEMBERIAN FASILITASI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG. Thesis(S2) thesis, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.

	Text COVER.docx Download (64kB)
	Text Abstrak.rtf Download (71kB)
	Text BAB I.docx Download (93kB)
	Text BAB II.docx Download (3MB)
	Text BAB III.doc Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Repository staff only Download (648kB)
	Text BAB V.docx Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text Dapus.docx Download (29kB)

Abstract

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk Pedagang Kaki Lima. Ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para pedagang kaki lima menempati tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka. Akibatnya mereka selalu menjadi obyek penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota berkesan semrawut. Ada tiga masalah yang dianalisis menyangkut penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dihubungkan dengan penataan ruang, yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan penataan ruang, pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan penataan ruang dan upaya/kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi permasalahan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan penataan ruang. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan mensistematikan hasil penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah dihubungkan dengan penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Mengingat bahwa penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif maka pengumpulan data akan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk mendapat bahan berupa referensi dari buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : pertama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kedua, pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan penataan ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketiga, upaya/kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi permasalahan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan penataan ruang adalah perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kata Kunci : Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah, dan Penataan Ruang

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	13 Oct 2021 07:30
Last Modified:	13 Oct 2021 07:30
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/53103

Actions (login required)

View Item