KEKUATAN MENGIKAT TITEL EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Evita Firdatunisa, NPM. 178100018 (2021) KEKUATAN MENGIKAT TITEL EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text COVER.evita.docx Download (60kB)
	Text ABSTRAK evita.docx Download (22kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA evita.docx Download (24kB)

Abstract

Fenomena aspek ITE dalam pengikatan hak tanggungan secara elektronik, (HTEL) menyebabkan semua pihak yang ada dalam perjanjian kredit mengetahui aplikasi pengikatannya dalam frame online,begitu pula aspek birokrasi perbankan dan ATR /BPN harus telah ter akomodasi dalam perubahan cara berteknomogi. Perubahan tersebut secara doctrinal telah menuai banyak polemic. Khususnya mengenai kedudukan hak tanggungan yang tatacaranya leguslasinya telah berubah menjadi online, perubahan berakibat hukum adanya hambatan pelaksanaan parate eksekusi (eksekusi langsung) , kedudukan hukum sertifikat hak tanggungan dalam sistem pembuktian dan pelaksanaan sertifikat hak tanggungan elektronik dalam UUHT Metode pendekatan dalam membahas permasalahan dalam tesis ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari dan menelaah konsep penerapan hak tanggungan elektronik yang terkait aspek ITE, dan legalisasi eksisting yang telah termaktub sebelumnya dalam UUHT, Dalam penulisan menspesifikasi penelitian ini dengan secara deskriptif analitis, yaitu melukiskan fakta yang berkaitan dengan (HTEL) dalam sistem perbankan, lembaga penjaminan dalam sistem pertanahan , Setelah seluruh data yang menunjang penulisan tesis ini terkumpul, maka dilakukan analisis secara kualitatif. Kualitatif berarti penelitian dilakukan dengan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian Hambatan pelaksanaan parate eksekusi dalam penerapan HTEL adalah dalam praktik litigasi di persidangan, pihak yang mengajukan alat bukti hak tanggungan elektronik tidak memiliki kepastian hukum,. pelaksanaan HTEL memerlukan aturan amandemen atau perubahan Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Kenotariatan 2021
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	26 Apr 2021 05:40
Last Modified:	26 Apr 2021 05:40
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/51833

Actions (login required)

View Item