IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA TERHADAP KEABSAHAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI

TRICAHYANI, WULAN (2026) IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA TERHADAP KEABSAHAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text WULAN TRICAHYANI 248100034.pdf Download (224kB) | Preview

Abstract

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang mencerminkan demokrasi ekonomi dan prinsip one member one vote. Dalam praktiknya, ketidakhadiran anggota dalam RAT mendorong penggunaan surat kuasa untuk mewakili kehadiran dan pelaksanaan hak suara. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena pemberian kuasa diakui dalam hukum perdata, sedangkan hukum perkoperasian menempatkan kehadiran dan hak suara sebagai bagian dari hak keanggotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penggunaan surat kuasa dalam RAT berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, implikasinya terhadap keabsahan proses dan keputusan RAT dalam perspektif demokrasi ekonomi dan prinsip one member one vote, serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang bersumber dari RAT yang menggunakan surat kuasa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung data lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan pemberian kuasa berdasarkan KUHPerdata tidak serta-merta membenarkan penggunaannya untuk menggantikan kehadiran dan hak suara anggota dalam RAT. Penggunaan surat kuasa juga tidak secara otomatis menyebabkan keputusan RAT tidak sah. Keabsahannya ditentukan berdasarkan ruang lingkup kuasa serta pengaruhnya terhadap kehadiran, kuorum, musyawarah, hak suara, dan hasil keputusan. Penggunaan kuasa yang menentukan kuorum atau hasil voting dapat menimbulkan cacat prosedural dan berpotensi mengurangi partisipasi langsung anggota sebagai perwujudan demokrasi ekonomi. Notaris berkewajiban melakukan pemeriksaan formal-yuridis terhadap dokumen dan kewenangan yang menjadi dasar pembuatan akta RAT, tetapi tidak bertanggung jawab atas seluruh kebenaran materiil rapat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan penggunaan surat kuasa dalam RAT, pembatasan mekanisme perwakilan yang menjamin prinsip one member one vote, serta penerapan standar pemeriksaan formal-yuridis oleh notaris dalam pembuatan akta yang bersumber dari keputusan RAT

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	20 Oct 2026 02:23
Last Modified:	20 Oct 2026 02:23
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85578

Actions (login required)

View Item