Nurdiani, Herlin (2026) KEPASTIAN HUKUM PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP BARANG MILIK PIHAK KETIGA DALAM AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
herlin nurdiani 238100012.pdf Download (309kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan serius dalam dunia perbankan syariah dalam akad murabahah adalah praktik menjaminkan objek milik pihak lain, yang kerap terjadi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas. Fenomena ini merugikan berbagai pihak, termasuk bank, debitur, dan bahkan masyarakat luas. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bertujuan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis kekuatan mengikat APHT terhadap jaminan milik pihak ketiga dalam perjanjian murabahah dan penyelesaian permasalahan hukum akibat pemberian jaminan milik pihak ketiga dalam perjanjian murabahah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan membuat gambaran- gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta-fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang hendak dianalisis. Metode pendekatan yang penulis lakukan dalam meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis empiris. adapun tahapan penelitiannya adalah penelitian kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian observasi maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat APHT terhadap jaminan milik pihak ketiga dalam perjanjian murabahah adalah sah dan mempunyai kekuatan eksekutorial, sepanjang dilandasi oleh grosse akta pengakuan utang dan dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang mensyaratkan bahwa pemberian Hak Tanggungan harus merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian yang menimbulkan utang, serta diperkuat oleh Pasal 46 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mewajibkan adanya pengikatan agunan sesuai peraturan perundang-undangan guna memberikan hak preferen bagi bank. Dan penyelesaian permasalahan hukum akibat pemberian jaminan milik pihak ketiga dalam perjanjian murabahah adalah bahwa bank sebagai kreditur dapat menempuh penyelesaian melalui jalur perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur atas pelanggaran isi perjanjian, serta memastikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan pelaksanaan cara-cara yang tidak merugikan bank serta nasabah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah dijalankan secara optimal, agar hak kreditur atas jaminan maupun atas pengembalian pembiayaan tetap terlindungi secara hukum, serta menghindari ketidakpastian hukum akibat jaminan yang tidak sah atau tidak dapat dieksekusi.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 13 Feb 2026 09:27 |
| Last Modified: | 14 Feb 2026 01:35 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82340 |
Actions (login required)
 |
View Item |
