Zihan Oktaviani, Zihan Oktaviani (2025) PERLINDUNGAN HUKUM UPACARA ADAT DAERAH SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (79kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (248kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (317kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (155kB) | Preview |
Abstract
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budayanya. Upacara adat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan erat yang memiliki potensi menjadi sumber pendapatan asli daerah melalui pengembangan pariwisata budaya dan kegiatan ekonomi terkait upacara tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk peraturan perlindungan hukum upacara adat daerah sebagai kearifan lokal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan. Hasil penelitian Perlindungan dilakukan melalui peraturan nasional seperti Undang-UndangPemajuan Kebudayaan dan Uundang - Undang Hak Cipta, serta peraturan daerah tentang inventarisasi, dokumentasi, pembinaan, dan pelestarian budaya tradisional. Pendekatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) mengakui upacara adat sebagai hak kolektif masyarakat adat, sehingga perlindungan hukum mencegah eksploitasi pihak luar dan menjamin pembagian manfaat ekonomi yang adil bagi komunitas adat dan pemerintah daerah. Upaya pemerintah daerah memanfaatkan upacara adat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah harus berlandaskan hukum dan teori perlindungan yang menjaga kehausan dan manfaat bagi masyarakat adat. Dengan peraturan daerah dan pengelolaan berbasis perlindungan, upacara adat dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus dikembangkan sebagai aset ekonomi melalui pariwisata dan industri kreatif. Solusi melindungi upacara adat Jawa Barat meliputi penegakan hukum, inventarisasi, dokumentasi, dan pengakuan hak kekayaan intelektual komunal. Perlindungan harus memberdayakan masyarakat adat agar memperoleh manfaat ekonomi. Integrasi dalam pariwisata komunitas dan pendidikan budaya juga penting, dengan sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta untuk menjaga dan mengembangkan tradisi sebagai sumber kesejahteraan dan identitas lokal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Upacara Adat, PAD
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 11 Feb 2026 02:39 |
| Last Modified: | 11 Feb 2026 02:39 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82260 |
Actions (login required)
 |
View Item |
