TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

Riyadhi, Rizcky (2025) TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Rizcky Riyadhi_MIH.docx Download (91kB)

Abstract

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat. Pendanaan program ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dalam praktiknya, pelaksanaan program PSR masih dihadapkan pada berbagai permasalahan berupa penyimpangan penggunaan dana yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dana PSR, hubungan hukum antara BPDPKS dengan penerima dana, serta bentuk tanggung jawab hukum BPDPKS dalam perspektif hukum perdata apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun dana PSR merupakan bagian dari keuangan negara, hubungan hukum antara BPDPKS dan penerima dana bersifat keperdataan dan melahirkan perikatan. BPDPKS dapat dimintai pertanggungjawaban hukum perdata apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan yang mengakibatkan kerugian. Kata Kunci: BPDPKS, Badan Layanan Umum, Tanggung Jawab Hukum, Peremajaan Sawit Rakyat, Hukum Perdata.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	16 Dec 2025 04:20
Last Modified:	16 Dec 2025 04:20
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81976

Actions (login required)

View Item