ANGGARA, DIMAS (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
DAFTAR ISI Dimas Anggara 222010005.pdf Download (106kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN Dimas Anggara 222010005.pdf Download (11MB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR Dimas Anggara 222010005.pdf Download (105kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA Dimas Anggara 222010005.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK Dimas Anggara 222010005.pdf Download (161kB) | Preview |
|
|
Text
COVER Dimas Anggara 222010005,.pdf Download (104kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I Dimas Anggara 222010005.pdf Download (256kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II Dimas Anggara 222010005.pdf Download (304kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikat elektronik dalam mewujudkan pelayanan pertanahan di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bandung, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2020) yang meliputi dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, dan disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikat elektronik di ATR/BPN Kota Bandung telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Standar dan sasaran kebijakan telah dipahami oleh aparatur pelaksana serta didukung regulasi yang jelas. Sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi secara umum tersedia, meskipun masih ditemukan kesenjangan kompetensi digital dan gangguan teknis pada sistem. Komunikasi antarorganisasi telah berjalan dengan baik, namun sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder masih perlu ditingkatkan. Karakteristik organisasi pelaksana mendukung pelaksanaan kebijakan, sedangkan disposisi aparatur menunjukkan sikap positif terhadap penerapan sertifikat elektronik. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kompetensi digital aparatur, gangguan infrastruktur teknologi, dan belum optimalnya sosialisasi kepada stakeholder. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi, dan perluasan koordinasi dengan stakeholder terkait. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Sertifikat, Pertanahan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Publik 2026 |
| Depositing User: | S.Si Mochamad Yogi |
| Date Deposited: | 06 Jul 2026 02:56 |
| Last Modified: | 06 Jul 2026 02:56 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83823 |
Actions (login required)
 |
View Item |
