KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

ALI YAPI (2025) KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH. UNSPECIFIED thesis, PASCASARJANA UNPAS.

Text ARTIKEL JURNAL ALI YAPI_092715.docx Download (134kB)

Abstract

Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran serius yang mengancam integritas demokrasi dan keadilan elektoral. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam memastikan penegakan hukum pemilu melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarunsur Gakkumdu, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam menangani pelanggaran berbasis digital. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu serta merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan Bawaslu dalam mewujudkan penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan pihak Bawaslu dan unsur terkait dalam Gakkumdu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu telah memiliki dasar hukum yang kuat secara normatif, namun belum berjalan optimal secara substantif. Hambatan utama terletak pada koordinasi antarinstansi, lemahnya kapasitas teknis pengawas, serta keterbatasan instrumen hukum digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penguatan struktur kelembagaan melalui pembentukan unit forensik digital, peningkatan profesionalitas aparatur melalui pelatihan hukum pemilu dan pembuktian elektronik, serta penyusunan standar operasional prosedur terpadu antarunsur Gakkumdu. Reformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu menuju sistem demokrasi yang berintegritas dan adaptif terhadap tantangan era digital. Kata Kunci: Bawaslu, Gakkumdu, Penegakan Hukum Pemilu, Pilkada.

Item Type:	Thesis (UNSPECIFIED)
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	18 Nov 2025 03:12
Last Modified:	18 Nov 2025 03:12
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81815

Actions (login required)

View Item