KRIMINALISASI PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PERUSAHAAN FARMASI DENGAN DOKTER SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setiawan, Frederick (2025) KRIMINALISASI PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PERUSAHAAN FARMASI DENGAN DOKTER SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Jurnal KRIMINALISASI PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PERUSAHAAN FARMASI DENGAN DOKTER SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.docx Download (50kB)

Abstract

Korupsi dapat terjadi ketika kekuasaan tidak disertai akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri berarti tanggung jawab seseorang yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas kepada pihak yang memberikannya. Sebagai tenaga profesional, dokter memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menentukan diagnosis yang dianggap tepat serta memberikan perawatan dan pengobatan berdasarkan keputusan tersebut. Jika keputusan-keputusannya tidak akuntabel atau tidak dapat diaudit, maka peluang terjadinya korupsi meningkat.Kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi berpotensi dikategorikan sebagai tindak korupsi. Konsumen yang dirugikan akibat tindakan dokter dan perusahaan farmasi dapat melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan hukum terhadap gratifikasi antara perusahaan farmasi dan dokter swasta tidak cukup berhenti pada pendekatan represif (pemidanaan), melainkan harus dikembangkan menuju sistem hukum yang komprehensif, etis, dan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode yuridis normatif disebut juga penelitian yuridis yang bersifat teoritis dan dogmatic Hasil pada penelitian ini, konsep pemidanaan yang ideal terhadap pelaku gratifikasi antara perusahaan farmasi dan dokter swasta dalam hukum Indonesia adalah pemidanaan yang berdasarkan prinsip legalitas dan rasionalitas kriminalisasi, namun dijalankan dengan semangat keadilan substantif dan pendekatan restorative justice. Hukum pidana harus berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana moral dan sosial untuk memulihkan integritas profesi, mengembalikan kepercayaan publik terhadap sektor kesehatan, serta memastikan tercapainya keadilan yang manusiawi dan berkelanjutan. Kata Kunci : Dokter swasta, Gratifikasi, Kriminalisasi, Perusahaan Farmasi

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	11 Nov 2025 02:40
Last Modified:	11 Nov 2025 02:40
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81758

Actions (login required)

View Item