PERKEMBANGAN PRINSIP INDIGENOUS PEOPLES DALAM PENGGOLONGAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PRINSIP HUKUM KELUARGA INDONESIA

Maria Refinatitianna, Veronica (2024) PERKEMBANGAN PRINSIP INDIGENOUS PEOPLES DALAM PENGGOLONGAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PRINSIP HUKUM KELUARGA INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Veronika_MKn_2.docx Download (63kB)

Abstract

Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ribuan pulau. Luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke tersebut diisi dengan beragam macam suku, bahasa, ras, agama, dan budaya yang cukup bervariasi. Keberagaman tersebut menyebabkan adanya banyak masyarakat adat yang ada di Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah perkembangan masyarakat hukum adat kaitannya dengan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perbandingan hukum terkait penerapan prinsip indigenous people antara sistem hukum Indonesia dengan negara-negara yang menganut sistem hukum common law dan sistem hukum civil law menunjukan Indonesia sudah seharusnya mengakui landasan-landasan penting dalam perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat baik terhadap hak individu maupun hak kolektif masyarakat adat, hak atas identitas budaya, bahasa dan hak-hak dasar lainnya termasuk masalah hukum keluarga. Menurut hukum adat bahwa akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan bagi masyarakat hukum adat tidak menjadi permasalahan yang signifikan, sebab dalam masyarakat hukum adat sendiri memang memiliki pranata hukum yang bersendikan pada asas komunal secara ketertiban dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adatnya. Realitas tersebut menunjukan bahwa dalam praktik hukum keluarga, ketentuan mengenai penggolongan hukum penduduk berdasarkan Pasal 131 Indische Staatsregeling (I.S.) sampai saat ini masih berlaku terhadap hukum keluarga terutama terkait mengenai masalah perkawinan menurut hukum adat. Kata Kunci: Indigenous People, Hukum Perkawinan, dan Hukum Adat.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2024
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	07 Mar 2024 03:37
Last Modified:	07 Mar 2024 03:37
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68142

Actions (login required)

View Item