KEWENANGAN PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA PADA BUMN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA AUTHORITY FOR AUDIT, MANAGEMENT AND STATE FINANCIAL RESPONSIBILITY IN STATE OWNED ENTERPRISES VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF STATE ADMINISTRATIVE LAW

ROMADAN, SYAHRUL (2023) KEWENANGAN PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA PADA BUMN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA AUTHORITY FOR AUDIT, MANAGEMENT AND STATE FINANCIAL RESPONSIBILITY IN STATE OWNED ENTERPRISES VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF STATE ADMINISTRATIVE LAW. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Jurnal Disertasi.docx Download (163kB)

Abstract

Peran aktif negara dalam kegiatan perekonomian dapat dilihat dari keikutsertaan negara sebagai pelaku ekonomi. Penelitian ini berfokus pada kewenangan dan pemeriksan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN, mengingat dalam tataran praktik masih terkendala banyaknya permasalahan dalam pemeriksaan dan pertanggungjawabannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN; 2) Bagaimana konsep yang tepat tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara pada BUMN ditinjau dari perspektif Hukum Adminstrasi Negara dan Kepastian Hukum. Spesifikasi penelitian dalam penyusunan disertasi ini dilakukan dengan cara deskriftif analisis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dilengkapi dengan yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan/komparatif (comparative approach). Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data secara penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara, dengan analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara yuridis pengaturan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN telah datur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengatur bahwa untuk pemeriksaan laporan keuangan BUMN dilaksanakan oleh auditor eksternal dalam hal ini akuntan publik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Udang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsep yang tepat tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara dan Kepastian Hukum: a) Terhadap BUMN sebagai Kementerian secara administratif dilaksanakan oleh BPK sesuai dengan kewenangan. b) BUMN yang mempunyai perusahaan berbentuk Persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas. Kemudian pemeriksaan terhadap BUMN berbentuk Persero dilaksanakan oleh akuntan publik dan pertanggungjawaban direksi dalam pengelolaan Perusahaan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kata Kunci: Kewenangan, BUMN, Keuangan Negara

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Depositing User:	Mr PASCA-Asep -
Date Deposited:	27 Oct 2023 03:26
Last Modified:	27 Oct 2023 03:26
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67290

Actions (login required)

View Item