NETWORK GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA BANDUNG

Iman, Muhammad Rizqi Akbariansyah (2023) NETWORK GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.

[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (212kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (110kB) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (154kB) | Preview
[img]
Preview
Text
KATA PENGANTAR.pdf

Download (133kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (151kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (216kB) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (112kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK 3 BAHASA.pdf

Download (183kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Jaringan Pemerintahan dalam mewujudkan Kota Pendidikan Inklusif di Kota Bandung. Fokus penelitian terletak pada pendeskripsian pola kemitraan dalam bentuk kerjasama berbasis jaringan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat serta menganalisis faktor penghambatnya proses jaringan kerjasama yang dilaksanakan dalam pengembangan kota pendidikan inklusif di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data teknik pengumpulan yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator yang digunakan di menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep tata kelola jaringan yang meliputi jumlah aktor yang terlibat; komitmen aktor; peran aktor; dan mekanisme. Sedangkan subjek penelitian adalah informan yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandung dan lembaga pendidikan Bina Inklusif Bandung. Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang menuntut anak berkebutuhan khusus agar mampu belajar di sekolah terdekat di kelas reguler dengan teman sebayanya. Namun, dalam pelaksanaannya, upaya untuk membangun Kota Pendidikan Inklusif masih jauh dari harapan dimana terdapat kendala terkait terhadap sumber daya manusia dan fasilitas sekolah yang masih terbatas dan kemudian ketidakkonsistenan tersebut pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus kurang masif sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerjasama berbasis jaringan harus saling melengkapi dengan program-program kebijakan yang strategis dan terencana dengan baik, baik aktor-aktor yang terlibat dalam kewenangannya, bidang- bidangnya kerjasama, tujuan dan manfaat yang dicapai, dan proses evaluasi yang berkelanjutan. Kata Kunci : Jejaring pemerintahan, Pendidikan inklusif

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi dan Kebijakan Publik 2023
Depositing User: Drs Iwan Ridwan
Date Deposited: 03 Oct 2023 07:41
Last Modified: 03 Oct 2023 07:41
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/66556

Actions (login required)

View Item View Item