PENDIRIAN KOPERASI MULTI PIHAK DALAM PERSPEKTIF PRINSIP MUTUALISME BEDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 ESTABLISHMENT OF MULTI STAKEHOLDE COOPERATIVES IN THE PRESPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF MUTUALISM BASED ON THE 1945 CONSTITUTION

AZIZ, NAIMAH (2023) PENDIRIAN KOPERASI MULTI PIHAK DALAM PERSPEKTIF PRINSIP MUTUALISME BEDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 ESTABLISHMENT OF MULTI STAKEHOLDE COOPERATIVES IN THE PRESPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF MUTUALISM BASED ON THE 1945 CONSTITUTION. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text UNTUK PERPUS NAIMAH AZIZ.docx Download (397kB)

Abstract

Rumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan rumusan yang mengatur secara prinsip mengenai perekonomian negara yang akan dibangun. Pada ayat (1) diatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Ayat (1) ini menunjukan kepada pengertian semangat kebersamaan, jiwa gotong royong, dan kerjasama. Oleh karena itu kekeluargaan menjadi pilar utama dalam pendirian koperasi, biasanya koperasi didirikan oleh orang-perorangan yang mempunyai tujuan yang sama dalam anggaran dasar. Dalam pendirian koperasi multi pihak, koperasi tidak hanya terdiri dari orang-seorang akan tetapi terdiri dari organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang tidak sejenis. Sehingga konsep koperasi konvensional sebagai lembaga orang-seorang menjadi berubah. Dengan demikian menyimpang dari definisi umum tentang koperasi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perubahan ini dikhawatirkan akan menggeser prinsip kekeluargaan dalam koperasi menjadi prinsip kapitalisme. Kajian ilmiah ini untuk meneliti pelaksanaan prinsip usaha mutualisme dan gotong royong dalam usaha koperasi multi pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum. Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan. Penelitian ini menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum premier yaitu bahan-bahan hukum mengikat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka analisis data yang akan digunakan adalah yuridis kualitatif, dengan menguraikan deskriptif analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Hasil penelitian menunjukan koperasi model multipihak ini memiliki perbedaan yang tidak mencerminkan prinsip mutualisme yang menjadi dasar dari perekonomian indonesia. Beberapa perbedaannya pada pengelompokan anggota koperasi multi pihak, hal ini bertentangan dengan asas kebersamaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang seharusnya segala sesuatunya dilakukan secara bersama sama dan kekeluargan tanpa perbedaan dan pengelompokan dan seharusnya menjadi satu kesatuan, Pengambilan keputusan berjenjang dalam rapat anggota yang terdiri dari kelompok pihak anggota dan paripurna serta pemilihan pengurus dan pengawas koperasi secara tidak langsung juga menjadi perbedaan koperasi konvensional dan koperasi multi pihak yang berlawanan dengan prinsip koperasi. Kata kunci: Koperasi, koperasi Multi Pihak, Mutualisme, Gotong Royong

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Kenotariatan 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	28 Aug 2023 08:26
Last Modified:	28 Aug 2023 08:26
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64835

Actions (login required)

View Item