PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MELALUI KONSINYASI

Ferdiansyah, Fanji (2023) PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MELALUI KONSINYASI. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text Fanji Ferdiansyah_MIH.docx Download (54kB)
Preview	Text Tesis Revisi Fanji Ferdiansyah MH.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber daya utama bagi pembangunan dan kelangsungan hidup manusia. Pengadaan tanah sangat penting untuk mendukung terwujudnya sarana dan prasarana umum, namun bukan berarti kepentingan perseorangan akan terdesak oleh kepentingan umum. Pengadaan tanah masih menyisakan permasalahan dalam proses eksekusi dalam hal ganti kerugian melalui proses konsinyasi. Masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah yang terkena dampak pengadaan tanah tentu menuntut ganti rugi yang adil berdasarkan perhitungan yang wajar. Berdasarkan kondisi tersebut penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah masalah-masalah hukum yang berkenaan dengan ganti rugi melalui konsinyasi? 2) Bagaimanakah konsekuensi yuridis pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah melalui konsinyasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012? 3) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat dalam proses penyelesaian ganti kerugian melalui konsinyasi? Spesifikasi penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan maka penelitian lapangan hanya bersifat penunjang. Hasil penelitian adalah Penting bagi pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah untuk melibatkan pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah secara jujur dan terbuka. Regulasi menganai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum belum menjamin pemegang hak atas tanah memperoleh kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena dasar perhitungan ganti rugi belum memperhatikan kerugian non fisik yang terkait dengan aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek filosofis yang dialami oleh pemegang hak atas tanah. Tindakan konsinyasi ke Pengadilan Negeri setempat sebenarnya tidak dapat dibenarkan karena belum ada hubungan hukum antara pemilik hak atas tanah dan instansi pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah maka perlu jaminan untuk masyarakat agar hak-haknya dapat tetap dihormati. Kata kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Konsinyasi

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	26 Aug 2023 06:51
Last Modified:	11 Jan 2024 02:04
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64820

Actions (login required)

View Item