KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH WARGA NEGARA ASING DI TINJAU DARI ASAS NASIONALISME

Sulistiyani, Nia (2023) KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH WARGA NEGARA ASING DI TINJAU DARI ASAS NASIONALISME. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text Nia Sulistiyani_MKn.docx Download (57kB)
Preview	Text Tesis Final Nia Sulistiyani MKn.pdf Download (16MB) | Preview

Abstract

Perjanjian Nominee antara WNA dan WNI melahirkan itikad tidak baik dari para pihak, selain menyalahi ketentuan UUPA, hal ini pun memberikan dampak negative terhadap penguasaan hak milik atas tanah oleh warga negara asing, hal ini tentu memerlukan perhatian pemerintah dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah warga negara Indonesia, mengingat fungsi hukum diantaranya adalah menetapkan batas kewenangan hak dan kewajiban subjek hukum, perjanjian nominee dalam hal kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing dilarang undang-undang untuk memiliki hak milik atas tanah, perjanjian nominee yang diikuti dengan pemberian kuasa penuh dari warga negara Indonesia sebagai nominee kepada warga negara asing sebagai pendana, hal ini bertentangan dengan undang-undang dan berakibat batal demi hukum. Bahkan berdampak terhadap nilai budaya masyarakat yang bersangkutan seperti yang terjadi dan dapat di temukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtr, dengan fakta bahwa warga negara asing telah membeli 3 bidang tanah dengan luas yang berbeda-beda tepatnya di desa Pemenang Barat, kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, bahwa WNA telah mempercayakan kepada WNI dalam pembelian ketiga bidang tanah yang saksi beli sekaligus menguruskan proses balik nama sertifikat ke an. WNI sesuai dengan perjanjian nominee. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Kedudukan hukum perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh wna tentu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas asas perjanjian untuk mendapatkan kedudukan hukum yang berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hasil dari penelitian ditemukan peralihan hak milik atas tanah kepada WNA merupakan pelanggaran terhadap asas nasionalitas dan UUPA yang mengakibatkan tanah tersebut kembali kepada negara tanpa harus mengembalikan kerugian baik bagi WNA dan WNI. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perjanjian Nominee, Hak Milik Atas Tanah.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Kenotariatan 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	26 Aug 2023 01:14
Last Modified:	11 Jan 2024 04:32
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64811

Actions (login required)

View Item