KEBIJAKAN FORMULATIF SANKSI PIDANA BERLANDASKAN FALSAFAH PEMIDANAAN YANG INTEGRATIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA FORMULATIVE POLICY OF CRIMINAL SANCTIONS BASED ON AN INTEGRATIVE CRIMINAL PHILOSOPHY IN COMMITTING CRIME IN REGIONAL HEAD GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA

PRANIKO IMAM SAGITA, NPM. 199030029 (2023) KEBIJAKAN FORMULATIF SANKSI PIDANA BERLANDASKAN FALSAFAH PEMIDANAAN YANG INTEGRATIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA FORMULATIVE POLICY OF CRIMINAL SANCTIONS BASED ON AN INTEGRATIVE CRIMINAL PHILOSOPHY IN COMMITTING CRIME IN REGIONAL HEAD GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text PRANIKO IMAM SAGITA_DIH_jadi.docx Download (4MB)

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah banyak sekali ditemukan pelanggaran dalam setiap tahapan baik pelanggaran adminstrasi, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Harus dipahami bahwa dalam penegakan hukum pidana, dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Adanya hal khusus dalam kejahatan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak berarti penegak hukum mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas. Pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana penyelenggaraan pemilihan umum belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilihan umum, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilihan umum. Permasalah hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulatif sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum Kepala Daerah di Indonesia?; dan Bagaimana konsep sanksi yang tepat dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Indonesia yang mencerminkan filsafat pemidanaan yang integratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, deskriptif analitis yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknis pengumpulan data menggunakan studi perpustakaan, yakni dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, agar memberikan uraian secara sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah hakekatnya kebijakan formulatif merupakan usaha yang dilakukan dalam mewujudkan peraturan perundang-undang pidana agar sesuai dengan kadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang (ius contituendum). Kompleknya permsalahan dalam penyelengaaraan pemilihan umum dimana banyaknya kepentingan yang terlibat sehingga mengakibatnya sulitnya pelaksaan penegakan hukum dalam penanganan masalah pemilihan umum. Komplekstisitas tersebut juga akan berakibat pada sanksi hukum, dan formula sanksi terhadap tindak pidana, untuk itu perlu di rumuskan Kembali kait dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Salah satu kebijakan dalam menangganan tindak pidana pemilu adalah melalui kebijakan formulative sanksi pidana, Kebijakan formulative sanksi pidana merupakan salah satu pendekatan dalam hukum modern (The Modern Criminal Sceince) yang bertujuan untuk mengadakan pembenahan terhadap sistem hukum pidana Indonesia saat ini yang meliputi (a). pengaturan terhadap subtansi hukum pidana materil; (2). Pengaturan terhadap struktur kelembagaan hukum pidana yang professional; (c). pengaturan terhadap sistem pidana dan pemidanaan yang manusiawi, dalam penanggulangan pelanggaran pidana pemilu di Indonesia. Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilihan Umum, Kebijakan Formulatif, Sanksi Pidana,

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	03 Apr 2023 07:34
Last Modified:	03 Apr 2023 07:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/62922

Actions (login required)

View Item