PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK DAGANG LOKAL TERHADAP BARANG IMPOR PADA SISTEM PABEAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA LEGAL PROTECTION FOR LOCAL TRADEMARK OWNERS AGAINST IMPORTED GOODS IN THE CUSTOMS SYSTEM IN THE EFFORT TO DEVELOP MARK LAW IN INDONESIA

Henky Solihin MZ, NPM : 179030010 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK DAGANG LOKAL TERHADAP BARANG IMPOR PADA SISTEM PABEAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA LEGAL PROTECTION FOR LOCAL TRADEMARK OWNERS AGAINST IMPORTED GOODS IN THE CUSTOMS SYSTEM IN THE EFFORT TO DEVELOP MARK LAW IN INDONESIA. Disertasi(S3) thesis, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.

Text Artikel Henky Solihin MZ.docx Download (105kB)

Abstract

Pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) diatur dan dilindungi oleh negara-negara anggota WTO-TRIPs, karena pengaruh perkembangan perekonomian dan perdagangan internasional yang memunculkan perdagangan bebas yang membuka peluang masuknya (impor) barang dan/atau jasa yang terkait dengan HKI ke pasar dalam negeri. Masuknya barang impor terkait HKI, harus diatur sedemikian rupa, agar tidak melangar HKI. UU No. 20 Tahun 2016 telah memberikan landasan hukum terkait hak-hak pemilik atau pemegang hak merek untuk melakukan berbagai upaya, termasuk yang terkait dengan barang impor yang diduga melanggar HKI, dengan cara mengajukan permohonan penatapan sementara. Terbitnya UU No. 17 Tahun 2006 jo PP No. 2017 jo PMK No. 14 Tahun 2018 memberikan landasan hukum kepada Pejabat Bea Cukai secara ex officio melakukan penegahan dan penangguhan barag impor atas dasar perintah pengadilan. Bahwa hak-hak pemilik atau pemegang hak merek tersebut hanya dapat dilakukan atas inisiatifnya sendiri, tanpa ada inisiatif tindakan Pejabat Bea Cukai secara ex officio dan tindakan yudisial tidak dapat dilaksanakan. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Sementara spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan Teknik pengumpulan data adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil peneltian menyebutkan bahwa bentuk pelanggaran hak merek dagang lokal dihubungkan dengan tindakan penghentian dan pencegahan masuknya barang impor yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek di Pabean adalah pelanggaran merek karena persamaan pada keseluruhan atau merek identik yang tidak memilik daya pembeda. Pelanggaran merek ini disebut dengan pemalsuan. Perlindungan hukum bagi pemilik atau pemegang hak merek dalam kaitannya dengan penegakkan hukum merek di Pabean yang selama ini berlaku belum memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada pemilik atau pemegang hak merek. Oleh karena itu konsep perlindungan hukum yang dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi pemilik atau pemegang hak merek dagang lokal adalah rekordasi dilakukan tanpa adanya syarat badan usaha dan penegahan dilakukan tanpa uang jaminan operasional, dan sifat dari pelanggaran HKI sebagai delik aduan dirubah menjadi delik umum atau kekhususann.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	31 Aug 2022 06:23
Last Modified:	31 Aug 2022 06:23
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/58594

Actions (login required)

View Item