Lucky Noviathie, NPM : 198040058 (2022) URGENSI PEMBAHARUAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN KESEHATAN ATAS TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI ERA DIGITAL MENUJU SMART HOSPITAL 4.0. Thesis(S2) thesis, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.
Text
Artikel_Lucky Noviathie_198040058.docx Download (541kB) |
Abstract
Saat ini Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan konsumen terkait data pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen terkait informasi pribadi masih terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan tersendiri mengenai perlindungan informasi pribadi guna menciptakan suatu kepastian hukum. Kehadiran ekonomi digital berbanding lurus dengan peningkatan risiko terjadinya pelanggaran hak konsumen. Meski telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nyatanya nasib perlindungan konsumen masih belum optimal karena berjalannya regulasi, lemahnya pengawasan hingga tidak tegasnya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, tahap penelitian yang dilakukan peneliti meliputi Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan penelitian lapangan yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yaitu data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka, alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa buku-buku karangan ilmiah dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan cara mendapatkan instrumen yuridis dari instansi terkait, analisis data yang digunakan yaitu secara yuridis kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada, lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan, RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Rumah Sakit dan BPJS dalam memberikan perlindungan hukum atas data pribadi pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi kesehatan menuju Smart Hospital 4.0 sesuai dengan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPer, Pasal 19 UUPK dan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit No 44 Tahun 2009. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas data pribadi pasien sebagai konsumen kesehatan yang berbasis teknologi informasi kesehatan berdasarkan UUPK yaitu pemerintah sebagai aktor utama selaku penengah antara kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menuju Smart Hospital 4.0 merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan pengesahan terhadap UUPK untuk memfasilitasi hak-hak konsumen di era digital. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Perlindungan Data Pribadi, Data Elektronik, Era Digital
Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
---|---|
Subjects: | RESEARCH REPORT |
Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2022 |
Depositing User: | Mrs Lusiawati - |
Date Deposited: | 02 Aug 2022 03:01 |
Last Modified: | 02 Aug 2022 03:01 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/58254 |
Actions (login required)
View Item |