PENGARUH DUALISME KEDUDUKAN DAN WEWENANG KECAMATAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN DALAM PRESPEKTIF OTONOMI DAERAH DI INDONESIA THE EFFECT DUALISM POSITION AND AUTHORITY TO IMPLEMENTATION OF AFFAIRS GOVERNMENT THE DISTRICTS AREA IN THE PRESPECTIVE OF REGIONAL AUTONOMY INDONESIA

TATA KURNIA, NPM. 139030018 (2021) PENGARUH DUALISME KEDUDUKAN DAN WEWENANG KECAMATAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN DALAM PRESPEKTIF OTONOMI DAERAH DI INDONESIA THE EFFECT DUALISM POSITION AND AUTHORITY TO IMPLEMENTATION OF AFFAIRS GOVERNMENT THE DISTRICTS AREA IN THE PRESPECTIVE OF REGIONAL AUTONOMY INDONESIA. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text REPOSITORY_TATA KURNIA.docx Download (83kB)

Abstract

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah menyangkut kelembagaan kecamatan baik kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, maupun sumber daya manusia dan sumber pembiayaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep yang tepat tentang kedudukan dan wewenang Kecamatan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam prespektif otonomi daerah, adalah Kecamatan lebih cenderung sebagai perangkat daerah kabupaten dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya penguatan kelembagaan kecamatan, baik penambahan pelimpahan wewenang sesuai dengan fungsi utama pemerintah yaitu pelayanan, pengaturan dalam bentuk regulasi untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, juga dukungan sumber daya kecamatan baik dukungan personil, sarana prasarana, maupun anggaran kecamatan yang memadai, sehingga kedudukan dan wewenang Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat atributif, maupun urusan pemerintahan yang bersifat delegatif serta urusan pemerintahan lainnya yang ditugaskan kepada Camat di daerah Kabupaten dapat sesuai dengan asas otonomi daerah.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	07 May 2021 04:19
Last Modified:	07 May 2021 04:20
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/51910

Actions (login required)

View Item