TRANSPORTASI PENGANGKUTAN LAUT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM MARITIM DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERADILAN MARITIM SEBAGAI PENGEMBANGAN HUKUM PENGANGKUTAN LAUT

Muchsin, NPM. 169030011 (2020) TRANSPORTASI PENGANGKUTAN LAUT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM MARITIM DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERADILAN MARITIM SEBAGAI PENGEMBANGAN HUKUM PENGANGKUTAN LAUT. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Muchsin DIH copy.docx Download (41kB)

Abstract

Masalah hukum dalam sektor pengangkutan laut bersifat multikompleks, mengingat banyaknya sektor lain yang saling terkait. Akibatnya, tumpang tindih pengaturan, bahkan tidak jarang saling berlawanan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya pada akhirnya saling melempar tanggung jawab apabila terjadi permasalahan hukum. Perlu diketahui, di bidang pengangkutan laut banyak pihak yang merasa dirugikan (pemilik kapal, operator kapal, pemilik muatan kapal, dan penumpang kapal) dengan adanya suatu peristiwa kecelakaan kapal, tentunya keputusan-keputusan yang sifatnya administratif. Kerugian tersebut identik dengan hilang atau rusaknya muatan kapal dan kerusakan/kehilangan kapal, akan tetapi juga kerugian yang timbul berkaitan dengan kelambatan pengiriman barang/muatan, atau juga kerugian ekonomi yang tidak terkait langsung dengan kapal. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan intensitas pelayaran bukan saja melibatkan kapal-kapal berbendera Indonesia akan tetapi juga kapal-kapal asing, maka potensi terjadinya insiden pelayaran bukan mustahil juga akan lebih meningkat. Kompleksitas permasalahan serta banyaknya segi yang harus ditangani dalam pembangunan berbasis maritim menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif. Saat ini pengelolaan laut Indonesia melibatkan banyak lembaga yang berkecimpung di laut sebenarnya dapat menjadi peluang maupun hambatan dalam pembangunan maritim. Menjadi peluang apabila semua stakeholder maritim bisa bersinergi dan menjadi hambatan apabila yang terjadi sebaliknya. Penelitian yang digunakan ad alah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang bersifat kualitatif yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Pemanfaatan sumber daya maritim dan pengelolaan industri transportasi pengangkutan laut dikelola oleh banyak departemen, instansi dan lembaga pemerintah yang berkepentingan ternyata tidak serta merta membuat sektor ini berkembang menjadi sektor andalan ekonomi nasional, diperlukan ketegasan dan komitmen pemerintah untuk lebih menggerakkan percepatan pembangunan kemaritiman, karena tanpa hal tersebut mustahil sektor maritim dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah sebagai regulator perlu membentuk Peradilan Maritim untuk melaksanakan peradilan yang menangani perkara-perkara kemaritiman dengan prinsip khusus berada dalam kompetensi Peradilan Maritim di bawah Mahkamah Agung. Pembentukan Undang-Undang Maritim dan Peradilan Maritim di bawah Mahkamah Agung dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya transportasi pengangkutan laut. Pembentukan Peradilan Maritim akan memisahkan dispute yang memandulkan hukum tools untuk membangun perekonomian khususnya ekonomi maritim. Peradilan Maritim akan menjadi lembaga penegakan hukum maritim dan penemuan-penemuan hukum apabila dalam peraturan-peratuan transportasi pengangkutan laut atau maritim belum diatur secara jelas, sehingga nantinya terdapat suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan berkeadilan serta manfaat untuk bangsa Indonesia. Kata Kunci : Transportasi Pengangkutan Laut, Hukum Maritim, Peradilan Maritim, Perpektif Pengembangan Hukum.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	20 Oct 2020 08:50
Last Modified:	20 Oct 2020 08:50
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/49565

Actions (login required)

View Item