PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR DAN MENYETORKAN IURAN BPJS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Chokky Maraden Hutapea, NPM : 188040019 (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR DAN MENYETORKAN IURAN BPJS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. Thesis(S2) thesis, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.

Text JURNAL CHOKKY MARADEN HUTAPEA.docx Download (57kB)

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS sendiri lebih bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Perusahaan aktif yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja masih banyak perusahaan yang menunggak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan sehingga diperlukan suatu aturan hukum pidana khusus didalam Undang – Undang BPJS tersebut. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS berdasarkan Undang – Undang BPJS, untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan tindak pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara intepretatif menggunakan teori yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan. Hasil penelitian dalam penegakan hukum penyelenggara program BPJS saat ini belum mampu terlaksana sebagaimana diamanatkan Undang – Undang BPJS, das sollen dan das sein. Das sollen (peraturan hukum) dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 Undang – Undang BPJS memberikan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS pekerjanya. Namun, das sein (kenyataan/peristiwa yang terjadi di masyarakat) perusahaan tidak dikenakan sanksi pidana walaupun secara unsur – unsur pidana dalam Undang – Undang BPJS telah terpenuhi. Penyebab tidak efektifnya penegakan hukum dalam perkara BPJS adalah ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum, lemahnya koordinasi di antara penegak hukum. Dengan keadaan demikian, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang – Undang BPJS sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam Undang – Undang dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, BPJS Ketenagakerjaan

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	25 Aug 2020 03:23
Last Modified:	25 Aug 2020 03:23
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/48753

Actions (login required)

View Item