GANTI RUGI PROYEK PEMBANGUNAN KERETA API CEPAT OLEH PT KERETA API INDONESIA KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI

Muhammad Andri Ramdhani, 131000382 (2018) GANTI RUGI PROYEK PEMBANGUNAN KERETA API CEPAT OLEH PT KERETA API INDONESIA KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

[img] Text
bab IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (56kB)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (17kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab I.pdf

Download (312kB) | Preview
[img]
Preview
Text
daftar isi.pdf

Download (16kB) | Preview
[img]
Preview
Text
cover.pdf

Download (19kB) | Preview
[img]
Preview
Text
daftar pustaka.pdf

Download (91kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II new.pdf

Download (198kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab III.pdf

Download (378kB) | Preview
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (17kB)

Abstract

Proyek pembangunan kereta api cepat di wilayah Kabupaten Bandung Barat menimbulkan masalah di masyarakat yang menghuni daerah tersebut. Letak permasalahan warga adalah ganti kerugian yang di rasa tidak sesuai, Apabila merujuk pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan umum di sebutkan bahwa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, Masyarakat yang direloksi merasa ganti rugi yang mereka terima tidak sesuai dan tidak adil. PT KAI memberi uang ganti rugi kepada warga sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi. Sedangkan apabila ditaksir, menurut warga harga tanah ditempat tersebut bisa mencapai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi, Penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul “Ganti Rugi Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Oleh PT Kereta Api Indonesia Kepada Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum” identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Pengaturan Ganti rugi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum? Bagaimana Proses Ganti Rugi yang Dilakukan Oleh PT Kereta Api Indonesia Kepada Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang Terkena Dampak Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat? Bagaimana Upaya Penyelesaian yang Harus Dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia Terkait dengan Ganti Kerugian? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder sebagai bahan penelitian pokok dan data primer sebagai penunjang. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari teori, konsep maupun peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan rumus dan angka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat total 46 bangunan yang direlokasi, dengan luas lahan sekitar 3.517 meter persegi, terkait dalam hal ini, jika mengacu kepada pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum menyatakan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar harus sesuai dengan tata ruang wilayah, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak memerlukan penetapan lokasi dan Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai. Kata kunci : Ganti Rugi, Kereta Api Cepat, Kabupaten Bandung Barat

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 12 Oct 2018 06:44
Last Modified: 12 Oct 2018 06:44
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/38677

Actions (login required)

View Item View Item