GHINA RAHMANIA, 141000382 (2018) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BENTUK PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DI BUMN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
BAB III.pdf Download (166kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (45kB) |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (129kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (231kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (318kB) | Preview |
Abstract
Kondisi perekonomian yang terpuruk telah memaksa pemerintah dan dunia usaha untuk lebih kreatif untuk menciptakan iklim usaha, pemerintah telah menciptakan perangkat hukum bagi berkembangnya investasi melalui dunia usaha, disisi lain, pengusaha juga berupaya untuk menangkap setiap peluang bisnis yang ada, misalnya melakukan efiensi untuk menghemat biaya operasional, penggunaan sistem outsourcing ini sudah menjadi trend tersendiri yang digunakan oleh beberapa perusahaan, banyak perusahaan besar yang mempekerjakan pekerja dengan menggunakan sistem outsourcing. Permasalahan yang timbul antara lain: Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing di BUMN Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap perlindungan tenagakerja outsourcing Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah spesifikasi dimana peneliti akan menggambarkan atau deskripsi tentang adanya suatu peristiwa yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang disebut Deskriptif Analitis, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dengan tahap-tahap penelitian yang meliputi penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen (dokumen research) serta melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa pada Graha Pos Indonesia Bandung dan PT Inti keduanya telah melanggar Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 yang mana kedua BUMN tersebut tidak menempatkan tenaga kerja outsourcing di pekerjaan penunjang melainkan ditempatkan di pekerjaan pokok. Perlindungan yang diberikan Graha Pos Indonesia dan PT Inti pada umumnya memiliki kesamaan yakni BPJS Kesehatan, tunjangan hari raya, upah lembur, dan pada PT Inti ditambah lagi 1 (satu) yakni jaminan akhir kontrak. Dengan adanya Keputusan MK No 27/PUU-IX/2011 membatasi agar kepentingan para pekerja outsourcing ini dilindungi, dengan demikian MK telah memutuskan setiap pekerja outsourcing harus mendapatkan hak yang sama dengan pekerja non-outsourcing. Selain itu perusahaan outsourcing harus memperhitungkan masa kerja yang ada sebagai acuan untuk menentukan upah dan hak-hak lainnya di perusahaan outsourcing yang bersangkutan, termasuk terjadi hal pengalihan kepada perusahaan penerima pekerjaan yang lain. Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Hukum, Upaya Penyelesaian
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 03 Oct 2018 07:17 |
| Last Modified: | 03 Oct 2018 07:17 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/37298 |
Actions (login required)
 |
View Item |
