FAHMI MOCHAMAD NURZAMAN, NPM . 111000334 (2015) TINJAUAN JENJANG KARIR DAN PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DIKAITKAN DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
cover.pdf Download (29kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI new.pdf Download (109kB) | Preview |
|
|
Text
Kata Pengantar skripsi.pdf Download (122kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (242kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (408kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA new.pdf Download (130kB) | Preview |
Abstract
Aparatur Sipil Negara atau disingkat menjadi ASN adalah istilah baru dalam dunia pemerintahan yang sudah cukup lama diperkenalkan di Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pemerintah yang baik (Good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Diterapkannya Good Governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance. Sebagaimana dengan disahkannya Undang-Undang ini timbul berbagai polemik dan permasalahan antara lain ialah bagaimana jenjang karir dan profesionalisme diatur dalam undang-undang ASN dihubungkan dengan prinsip Good Governance, bagaimana mekanisme jenjang karir Aparatur Negeri Sipil dilihat dari Undang-Undang ASN dan prinsip Good Governance, hambatan apa yang terjadi dari implementasi jenjang karir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deksriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang sekarang diganti dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan Aparatur Negeri Sipil yang profesional. Hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Satu hal yang terpenting dan harus diperhatikan dalam mewujudkan kualitas Aparatur Negara diawali dari rekrutmen yang obyektif, transparan, dan akuntabel. Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga penyelenggara manajemen Aparatur Sipil Negara berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Badan Kepegawain Negara terus mengembangkan sistem rekrutmen dan seleksi ASN berbasis Computer Assisted Test (CAT) serta penerapan Merit system. Kata Kunci : Jenjang Karir, Profesionalisme, Pemerintahan yang baik. The state apparatus or the ASN in a novel term in the government despite it has been introduced for quite some time. The state apparatus is a profession for civil servants and government officials under employment agreement to the government institution. Good Governance is a perquisite of every government to answer the people’s aspiration in order to fulfill the national goals. The implementations of good governance in Indonesia not only bring positive influence for the government only, but also to the non-governmental corporations. The advance of science and technology requires professional human resources who are willing to improve themselves in order to remain exist through developments. Professional human resources must keep follow all demands generated from competition to become the fittest. This research used the juridical normative method of approach with focus on secondary data. Research specification is descriptive analytical that describes the observed object based on facts obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources. In accordance to the Law No.43/1999 on the Revision of Law No.8/1974 on the General Provisions of Employment, which is now become Law No.5/2014 on the State Civil Apparatus, the need of professional civil servant is necessary. This can be formed with capacity improvement of the civil servants. One of the important things that must be noticed in creating the qualified civil servants is the objective, accountable, and transparent recruitment. The State Employment Body (BKN) as the institution that provide management in state apparatus is committed to advance and develop the system of state employment management, effectively and efficiently support the professionalism of state apparatus and quality of public service in order to create the good governance. For such effort, BKN has developed and maintained the recruitment and selection system based on Computer Assisted Test (CAT) and the application of Merit system Keywords: career level, professionalism, good governance
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 10 May 2016 04:22 |
| Last Modified: | 10 May 2016 04:22 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3652 |
Actions (login required)
 |
View Item |
