PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN PT. MULTIPRATAMA INDAHRAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH JUNCTO BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Riza Agniar, 141000152 (2018) PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN PT. MULTIPRATAMA INDAHRAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH JUNCTO BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (31kB) | Preview
Preview	Text H. BAB III.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text D. DAFTAR ISI.pdf Download (28kB) | Preview
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (294kB) | Preview
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (294kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (391kB) | Preview

Abstract

Dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pendapatan daerah, Pemerintah mengadakan kerjasama daerah dengan Badan Usaha dalam melakukan pemanfaatan barang milik negara/daerah. Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa tanah daerah tentunya harus mengacu pada peraturan hukum sebagai acuan pelaksanaan perjanjian kerjasama. Penelitian ini mempertanyakan Perjanjian SewaMenyewa Tanah daerah, Akibat Hukum dan Upaya Pemerintah dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Daerah Antara Pemerintah Daerah Majalengka dengan PT. Multipratama Indahraya dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum, dan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asasasas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Maka dilakukan penelitian dalam dua tahap Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan analisis data dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perjanjian sewa-menyewa tanah daerah antata Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan PT. Multipratama Indahraya mengalami cacat hukum, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian tersebut ketentuannya tidak sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Akibat hukum perjanjian sewa-menyewa yang mengalami cacat hukum tersebut yaitu dapat batal. Upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu melakukan peninjauan kembali perjanjian kerjasama tersebut, sesuai dengan ketentuan yang mengikat kedua pihak melakukan musyawarah.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	16 Jul 2018 03:00
Last Modified:	16 Jul 2018 03:00
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/34163

Actions (login required)

View Item