Adhe Tantowi, 131000049 (2018) PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
BAB 2.pdf Download (439kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB) |
|
|
Text
COVER.pdf Download (102kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 3.pdf Download (206kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (96kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (481kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (172kB) | Preview |
Abstract
Rekonstruksi merupakan salah satu metode teknik pemeriksaan dalam penyidikan dengan cara memperagakan kembali tindakan yang dilakukan agara didapatkan gambaran yang lebih terang sebagai bahan untuk menguji keterangan yang diperoleh dari tersangka dan saksi. Rekonstruksi ini pelaksanaan berlandaskan Surat Keputusan KAPOLRI NO. POL.SKEP/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklas Dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana dan KUHAP. KUHAP sebagai hukum yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia dilandasi oleh beberapa asas, salah satunya adalah asas praduga tidak bersalah dalam prosesnya termaksud ketika rekonstruksi. Dalam beberapa kasus tidak semua penyidik menggunakan rekonstruksi dalam penyidikannya, selain itu rekonstruksi merupakan hal yang paling rentan terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah dikarenakan proses rekonstruksi itu biasanya dilakukan diluar ruangan dan terjadi peragaan langsung terkait tindak pidana yang terjadi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi sebagai salah satu metode teknik dalam proses penyidikan, penerapan asas praduga tidak bersalah yang dilakukan oleh penyidik ketika proses rekonstruksi berlangsung, dan untuk megetahui kekuatan rekonstruksi itu dilakukan terhadap proses penyidikan Penelitian ini bersipat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta, situasi, dan kondisi objek penelitian yang diteliti dan kemudian dilakukan analisis data berdasarkan data kepustakaan yang merupakan sumber data skunder untuk mendapatkan kesimpulan yang selanjutnya akan disampaikan secara kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan sehingga data yang digunakan adalah data skunder yang merupakan sumber data utama. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pertama bahwa pelaksana rekonstruksi dalam penyidikan bukan hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh penyidik, namun dalam beberapa kasu rekonstruksi mempunyai kedudukan yang penting dalam penydidikan hal ini diperlukan guna menemukan jalan terang dan bukti terkait tindak pidana ketika proses interogasi dan konfrontasi masih belummenemukannya. Kedua, dalam melakukanrekonstruksi penyidik sudah menerapakan asas praduga tidak bersalah dengan baik, namun masih terdapat dalam beberapa kasus kecil dimana penyidik melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalahmilik tersangka karena penyidik tersebut masih kurang mengerti terhadap arti sesungguhnya dari asas praduga tidak bersalah yang dianut di dalam KUHAP. Kata kunci: Rekonstruksi, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 , KUHAP
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Dokumen Unpas > 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 29 Jan 2018 01:42 |
| Last Modified: | 30 Jan 2018 01:36 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/32628 |
Actions (login required)
 |
View Item |
