AGUNG SYARIFUDIN, NPM. 121000070 (2016) PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN HUNIAN BERIMBANG DI KOTA BANDUNG DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE). Skripsi(S1) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
4 Daftar Isi.pdf Download (142kB) | Preview |
|
|
Text
5 Kata Pengantar.pdf Download (251kB) | Preview |
|
|
Text
6 BAB I.pdf Download (400kB) | Preview |
|
|
Text
7 BAB II.pdf Download (354kB) | Preview |
|
|
Text
8 BAB III.pdf Download (155kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
9 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB) |
|
|
Text
10 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB) |
|
|
Text
11 Daftar Pustaka.pdf Download (89kB) | Preview |
|
|
Text
11 Daftar Pustaka.pdf Download (89kB) | Preview |
Abstract
Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mengikuti kebijakan hunian berimbang dengan tujuan menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana yang di khususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Realitas yang terjadi adalah masih banyak pengembang yang hanya menyediakan rumah menengah dan mewah saja sehingga pelaksanaan kebijakan hunian berimbang kurang optimal. Pengawasan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan perumahan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan hunian berimbang, khususnya pengawasan terhadap perizinan pembangunan perumahan yang penerbitannya menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat ditetapkan masalah pokok, yaitu : Bagaimana pengawasan terhadap pembangunan perumahan dengan hunian berimbang di Kota Bandung berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ? Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang di Kota Bandung ? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang di Kota Bandung ? Dalam skripsi ini spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Tahap penelitian dikumpulkan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan (yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) dan penelitian lapangan dan analisis data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengawasan terhadap perizinan pembangunan perumahan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung hanya dilaksanakan sesuai dengan Perda dan Perwal Kota Bandung sedangkan kebijakan hunian berimbang tidak dimasukan dalam pertimbangan penerbitan izin. Kedua, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan hunian berimbang di Kota Bandung diantaranya belum adanya dasar hukum dalam tingkat Kabupaten/Kota yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan kebijakan hunian berimbang, ditambah dengan semakin sempit dan mahalnya harga tanah di Kota Bandung. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan hunian berimbang di Kota Bandung diantaranya dengan segera membuat dasar hukum dalam tingkat Kabupaten/Kota yang mengatur secara khusus hunian berimbang, serta diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pengembang perumahan dalam pelaksanaan kebijakan hunian berimbang. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Daerah, Perizinan, Hunian Berimbang
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2016 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 04 Jan 2017 09:17 |
| Last Modified: | 04 Jan 2017 09:17 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14223 |
Actions (login required)
 |
View Item |
