KONFLIK NORMA DALAM PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA

Fardina, Cepy (2024) KONFLIK NORMA DALAM PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text SAMPUL - Copy.docx Download (60kB)
	Text ABSTRAK 3 BAHASA.docx Download (29kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA PERBAIKAN III (TINGGAL MENYESUAIKAN HALAMAN SAJA)-1.docx Download (44kB)

Abstract

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayananan informasi di badan publik. Adapun Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder, dan menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat ahli mengenai adanya permasalahan konflik norma dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis sejauhmana cara mewujudkan kepastian hukum tentang keterbukaan informasi publik, akibat hukumnya serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik selaku Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Komisi Informasi jika terdapat putusan Komisi Informasi yang bertentangan dengan Undang-Undang. Kata Kunci: Mewujudkan kepastian hukum; akibat hukum; upaya hukum yang dapat dilakukan.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	20 Jan 2024 06:37
Last Modified:	20 Jan 2024 07:37
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67736

Actions (login required)

View Item