Yunara Dasa Priatna, Uben (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN. "LEGAL PROTECTION OF WORKERS AFFECTED BY TERMINATION OF EMPLOYMENT VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE". Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
Text
Abstrak Bahasa Sunda_Uben Yunara Dasa Priatna.docx Download (14kB) |
|
Text
Uben Yunara Dasa Priatna_MIH.docx Download (111kB) |
Abstract
Pekerja mempunyai peran dan kedudukan yang signifikan sebagai pelaku ekonomi pembangunan berssama mitra kerja, yaitu pemberi pengguna kerja (pengusaha). Kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia di masa pembangunan nasional. Banyaknya perusahaan yang melakukan PHK pada masa pandemi Covid-19 , Perusahaan seringkali menggunakan alasani force majeuredalam melakukan pemutusan Hubungan Kerja, Para pekerja menjadi kehilanga pekerjaannya dan tentunya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pada prinsipnya secara hukum tidak masalah, karena PHK itu merupakan hak para pihak bagi pengusaha maupun pekerja, namun kenyataannya banyak pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak pekerja. Permasalahan PHK yang menimpa buruh akibat adanya kasus pandemi Covid-19 belumlah dapat diselasaikan dengan baik, buruh kembali dihadapan dengan lahimya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dimana di dalam undang-undang tersebut adanya perubahan terkait kebijakan di bidang ketenagakerjaan, ada 4 (empat) masalah pokok dalam klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja mulai dari mekanisme PKWT, 14 pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, dan outsourcing. Dalam penulisan disertasi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normaatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas , dengan pendekatan Deskriptif Analisis suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terkena PHK diatur dalam UU ketenagakerjaan, Adapun perlindungan hukum yang dimaksud,PHK harus beritahukan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan, wajib dilakukan perundingan apabila pekerja menolak, melalui bipartite, mekanisme PHK harus dijalankan, membayar uang pesangon, pemutusan hubungan kerja harus mengedepankan kepentingan pekerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan jalan terakhir.pemutusan keja harus mencerminkan nilai-nilai fundamental dengan menegdepankan gotong royong, musyawarah untuk kebaikan, keadilan sosial dan kedudukan perlindungan hukum Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perspektif Keadilan
Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
---|---|
Subjects: | RESEARCH REPORT |
Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2023 |
Depositing User: | asep suryana |
Date Deposited: | 01 Jul 2023 02:15 |
Last Modified: | 01 Jul 2023 03:04 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64232 |
Actions (login required)
View Item |