Tb. Andre Viqi Martin, 142010119 (2018) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH BIDANG KETENTRAMAN TERERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.
Text
1. COVER.docx Download (20kB) |
||
|
Image
1.jpg Download (2MB) | Preview |
|
Text
2. LEMBAR PERSETUJUAN.docx Download (14kB) |
||
Text
7. ABSTRAK.docx Download (19kB) |
||
Text
8. ABSTRACT.docx Download (18kB) |
||
Text
9. RINGKESAN.docx Download (19kB) |
||
Text
17. BAB II.docx Download (46kB) |
||
Text
16. BAB I.docx Download (29kB) |
||
Text
21. DAFTAR PUSTAKA.docx Download (20kB) |
Abstract
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakanfenomenaumum yang terjadi di kota-kotabesar di Indonesia. Kasus PKL inidinilaibanyakpihaksebagaisuatubentukdarikegagalanpemerintahmenyediakanlapangankerjauntukkaummiskin. Kota Bandungmerupakansalahsatukota yang jugabanyakdihunioleh para Pedagang Kaki Lima. Penelitianinidilakukandenganmenggunakanpendekatankualitatif, penulisturunkelapanganmelakukanobservasidanwawancaralangsungdenganinformanpenelitian.Keberadaan PKL di Kota Bandungselamainitelahmenimbulkanbanyakpermasalahan, diantaranyamembuatkotamenjaditidaktertib, kotordanmenimbulkankemacetan. SelamainitindakanpenertibantelahdilakukanolehaparaturSatpol PP. Kegiatanpenertiban yang dilakukanoleh para aparaturpenertibanbiasanyadalambentukpengusiranterhadap para PKL tersebut. Tidakjarangjugaaparatpenertibanmelakukanpenggusurandanpenyitaanterhadaptempatberjualan PKL yang masihmembandeldantidakmendengarkan para petugas. NamunpenertibanPedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandungselamainidilakukanbelumberjalandenganmaksimal. Hal tersebutdisebabkanolehbeberapafaktor, seperti: (1) Belumadanyahukuman yang tegasterhadap para PKL yang masihtetapberjualandipinggirjalanwalaupuntelahberulang kali diperingatiolehpetugas. Hukuman yang diberikanselamainihanyabersifatadministratifatauteguran-teguran, pengusirandanpenyitaanbarang PKL untuksementarawaktu. (2)Pemerintah Kota Bandungbelumkonsistendankompakdalammenyikapikeberadaan PKL di Kota Bandung. Hal initerlihatdengandilakukannyakutipanretribusiterhadap para PKL yang berjualan di zonamerah,sedangkankeberadaan PKL itusendiridilarangdalamPerdaNomor 5 Tahun 2011 Tentang K3 (Keamanan, Keindahan, Kerapihan). Kesimpulandaripenelitian, bahwapenertibanpedagang kaki lima (PKL) olehSatuanPolisiPamongPraja Kota Bandung sudahberjalandenganbaiksesuaidenganteori yang dikemukakanoleh Van Meter dan Van Horn, namunadabeberapakendaladalampenertibanpedagang kaki lima tersebut. Saran daripenelitianiniadalah yang pertama agar SatuanPolisiPamongPraja Kota Bandung menambahsumberdayadalammelaksanakanpenertibanpedagang kaki lima, keduamemberikansosialisasikepadamasyarakatdan yang ketigamemberisanksibagimasyarakat yang melanggar. Kata Kunci :ImplementasiKebijakandanPenertiban
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara 2018 |
Depositing User: | mr yogi - |
Date Deposited: | 30 Jul 2018 07:00 |
Last Modified: | 30 Jul 2018 07:00 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/34292 |
Actions (login required)
View Item |