TRI WAHYUDI, ALFALAH (2026) PARAMETER PENERAPAN UNSUR KEADAAN TERTENTU DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENUNTUTAN PIDANA MATI OLEH JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
ALFALAH TRI WAHYUDI.pdf Download (100kB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana korupsi di Indonesia telah lama dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis serta berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam "keadaan tertentu". Namun, sejak ketentuan tersebut diberlakukan hingga saat ini, belum pernah ada satu pun pelaku tindak pidana korupsi yang berhasil dijatuhi pidana mati. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst (perkara PT Asabri) dan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst (perkara bantuan sosial COVID-19), yang masing-masing menunjukkan kegagalan pada tahap pembuktian di persidangan dan tahap penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kegagalan tersebut bersumber dari rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang bersifat limitatif dan tidak memiliki parameter yang jelas, khususnya terkait frasa "bencana alam nasional" serta "krisis ekonomi dan moneter" yang menimbulkan multitafsir. Kondisi tersebut memunculkan permasalahan hukum mengenai bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini dan bagaimana rekonstruksi terhadap frasa "keadaan tertentu" seharusnya dirumuskan sebagai landasan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa mendatang, khususnya melalui penafsiran Jaksa Penuntut Umum selaku dominus litis sejak tahap penyusunan surat dakwaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menitikberatkan pada analisis asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, serta konsistensi antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach) terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst; serta pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) terhadap pengaturan pidana mati bagi pelaku korupsi di Republik Islam Iran, Republik Rakyat Demokratik Korea, Republik Sosialis Vietnam, dan Kerajaan Arab Saudi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif-preskriptif, yaitu menggambarkan kondisi penerapan hukum yang berlaku saat ini sekaligus memberikan preskripsi berupa usulan rekonstruksi norma terhadap permasalahan hukum yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan akibat dari rangkaian kausalitas yang terdiri atas empat faktor yang saling berkaitan, yaitu sempitnya rumusan dan ketidakjelasan parameter "keadaan tertentu"; lemahnya strategi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum; kecenderungan hakim dalam melakukan penafsiran secara gramatikal-restriktif yang diperkuat oleh sifat fakultatif ancaman pidana mati; serta potensi pelemahan lebih lanjut akibat mekanisme masa percobaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum mempertimbangkan karakteristik khusus tindak pidana korupsi. Berdasarkan temuan tersebut dan pembelajaran dari studi perbandingan hukum di Vietnam, Iran, dan Arab Saudi, penelitian ini menyimpulkan sekaligus mengusulkan rekonstruksi konsep "keadaan tertentu" melalui penambahan kategori ambang batas kerugian keuangan negara. Penambahan kategori tersebut diharapkan dapat membentuk parameter hukum yang lebih jelas dan terukur, sekaligus menjadi landasan yang lebih realistis bagi penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa mendatang
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 17 Nov 2026 04:27 |
| Last Modified: | 17 Nov 2026 04:27 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85692 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
