Candranegara, Fajar (2026) Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Digital Pada Lembaga Keuangan Bank Merujuk Pada KUHP Perdata Dalam Era Transformasi Digital Di Indonesia. UNSPECIFIED thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
FAJAR CANDRANEGARA.pdf Download (297kB) | Preview |
Abstract
Abstrak Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam sektor perbankan melalui penerapan perjanjian kredit digital yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam layanan pembiayaan. Meskipun demikian, digitalisasi tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai kepastian hukum terhadap keabsahan perjanjian digital, kekuatan pembuktian dokumen elektronik, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perjanjian kredit digital pada lembaga keuangan bank dalam era transformasi digital di Indonesia serta mengkaji keabsahan perjanjian kredit digital berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui studi kepustakaan terhadap 1 berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keabsahan perjanjian tersebut juga diperkuat oleh pengakuan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, kepastian hukum masih menghadapi tantangan, terutama masih adanya keragu-raguan mengenai penerepan perjanjian kredit digital apabila dibandingkan dengan akta autentik sebagaimana diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta peningkatan perlindungan hukum terhadap para pihak agar penyelenggaraan perjanjian kredit elektronik dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam mendukung perkembangan sistem keuangan digital di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (UNSPECIFIED) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 03:01 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 03:01 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85667 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
