Mulyatno (2026) INTEGRASI KEBIJAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU. UNSPECIFIED thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Mulyatno, 1 November 2026 REVISI (1)(1).pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penegakan hukum pidana yang cenderung legalistik dan retributif menimbulkan persoalan dalam mewujudkan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, serta berdampak pada tingginya biaya penegakan hukum dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Meskipun kebijakan restorative justice telah diatur secara sektoral, perbedaan standar dan mekanisme penerapannya berpotensi menimbulkan disharmonisasi antaraparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji problematika regulasi dan implementasinya serta merumuskan konsep integrasi kebijakan hukum restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHAP baru. Penelitian ini bersifat diskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan menggunakan data sekunder yang didukung oleh data primair, yang selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, serta pendekatan perbandingan hukum terhadap Filipina, Thailand, Belanda, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi restorative justice telah memperoleh landasan hukum melalui Pasal 79–88 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan kesiapan aparat, perlindungan korban, ketimpangan relasi kuasa, dan potensi transaksionalisme. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori keadilan restoratif Howard Zehr, diperlukan penguatan integrasi melalui lima asas, yaitu legalitas prosedural, kesukarelaan, perlindungan korban, kesinambungan antartahap, dan pemulihan bermakna. Selain itu, diperlukan kewajiban sertifikasi mediator, keseragaman aturan dan prosedur pada setiap tingkat pemeriksaan, serta pengawasan terpadu antarlembaga penegak hukum agar penerapan restorative justice berjalan konsisten dan berkeadilan. Oleh karena itu, integrasi perlu dibangun di atas lima asas, yaitu legalitas prosedural, kesukarelaan dan perlindungan korban, kesinambungan antartahap, partisipasi komunitas, dan pemulihan yang bermakna, yang didukung sistem pengawasan terpadu antarlembaga penegak hukum.
| Item Type: | Thesis (UNSPECIFIED) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 03 Nov 2026 02:01 |
| Last Modified: | 03 Nov 2026 02:01 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85650 |
Actions (login required)
 |
View Item |
