REKONSTRUKSI PENGATURAN LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

FUQOHA (2026) REKONSTRUKSI PENGATURAN LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text FUQOHA.pdf Download (299kB) | Preview

Abstract

Konstitusi merupakan sumber hukum yang memberikan legitimasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang terdistribusikan kedalam lembaga-lembaga negara. Lembaga kepresidenan sebagai salah satu lembaga negara menjalankan fungsi kekuasaan dalam cabang eksekutif, sehingga dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan eksekutif harus berdasar pada hukum. Dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, belum terusmuskan pengaturan teknis yang secara khusus mengatur kewenangan dan fungsi kekuasaan lembaga kepresidenan. Ketiadaan pengaturan lembaga kepresidenan dalam sistem ketatanegaraan memunculkan praktik kenegaraan dan pemerintahan oleh Presiden yang seringkali melampaui batas yang mengakibatkan praktik-praktik dan tindakan-tindakan kepresidenan yang tidak terukur dan sewenang-wenang. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi (1) bagaimana latarbelakang ketiadaan undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, dan (2) Bagaimana konstruksi pengaturan lembaga kepresidenan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan sepesifikasi pada penelitian ini menggunakan model deskriptif analitis. Penyajian data deskriptif analitis dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang dihimpun kemudian diorganisasikan dan diklasifikasikan untuk dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa, pertama ketiadaan undang-undang lembaga kepresidenan di Indonesia dipengaruhi 3 (tiga) faktor yaitu historis, normatif, dan politis. Secara historis bahwa pendiri bangsa menghendaki adanya pemimpin yang kuat dalam menghadapi kondisi dan situasi bangsa dan negara pada masa awal kemerdekaan, dengan susunan kedudukan diatur dibawah lemabaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Secara normatif, tidak secara eksplisit menyebutkan pengaturan terhadap lembaga kepresidenan melalui undang-undang sebagaimana lembaga negara lain. Ketiga, secara politis baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat tidak menginisiasi pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan. Kedua, konstruksi pengaturan lembaga kepresidenan kedalam undang-undang guna memastikan struktur kelembagaan, hak, kewenangan, dan tanggungjawab sebagai lembaga negara. Model pembentukan undang-undang yang memungkinkan melalui pendekatan konsolidasi hukum

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	30 Oct 2026 06:46
Last Modified:	30 Oct 2026 06:46
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85642

Actions (login required)

View Item