REKONSTRUKSI HUKUM KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIS DPRD SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD

GUNTARI, UGUN (2026) REKONSTRUKSI HUKUM KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIS DPRD SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text Ugun_Guntari_DIH.pdf Download (230kB) | Preview

Abstract

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menempati posisi kelembagaan yang khas karena secara organisatoris merupakan bagian dari perangkat daerah, sedangkan secara fungsional memberikan dukungan administratif dan teknis-operasional kepada DPRD. Pasal 215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membedakan pertanggungjawaban teknis-operasional kepada pimpinan DPRD dan pertanggungjawaban administratif kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum kedudukan dan pertanggungjawaban Sekretaris DPRD, mengidentifikasi kesenjangan normatif-empiris, serta merumuskan model rekonstruksi yang menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris terbatas, pendekatan konseptual, perundang- undangan, dan perbandingan hukum. Bahan penelitian mencakup peraturan, literatur, wawancara eksploratif di Kabupaten Garut, serta bahan perbandingan dan dokumen yang dibahas dalam disertasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban ganda tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Risiko muncul ketika objek kewenangan, batas arahan, prosedur koordinasi, indikator evaluasi, dan penyelesaian perbedaan tidak dirumuskan secara operasional. Artikel ini menawarkan Model Diferensiasi dan Integrasi Pertanggungjawaban Sekretaris DPRD, yang mempertahankan dua ranah pertanggungjawaban tetapi mengintegrasikannya melalui matriks kewenangan, protokol koordinasi tertulis, dokumentasi keputusan, indikator layanan, dan penyelesaian konflik secara berjenjang. Model ini merupakan usulan konseptual yang memerlukan harmonisasi dengan hukum positif dan pengujian implementasi lebih lanjut

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	24 Oct 2026 06:52
Last Modified:	24 Oct 2026 06:52
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85614

Actions (login required)

View Item