KEKUATAN MENGIKAT AKTA RELAAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Reznandya Sugandi, M. Fajri (2026) KEKUATAN MENGIKAT AKTA RELAAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text M_FAJRI_REZNANDYA_SUGANDI.pdf Download (481kB) | Preview

Abstract

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan menimbulkan persoalan hukum mengenai kekuatan mengikat akta relaas yang dibuat oleh Notaris serta perlindungan bagi pemegang saham ketika akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat akta relaas RUPS yang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pembatalan akta relaas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk analisis putusan pengadilan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa akta relaas RUPS yang penyelenggaraannya bertentangan dengan Anggaran Dasar tetap berkedudukan sebagai akta autentik karena kekuatan pembuktian lahiriah dan formilnya tidak terpengaruh; kekuatan mengikatnya bersifat bersyarat pada terpenuhinya keabsahan materiil penyelenggaraan RUPS, bukan bersifat mutlak, sehingga pembatalan oleh pengadilan hanya menggugurkan kekuatan pembuktian materiil atas substansi keputusan yang dicatatkan. Dalam perkara yang dianalisis, pengadilan merumuskan akibat hukum tersebut sebagai akta yang “tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”, yaitu sebagai gambaran hilangnya daya mengikat substansi keputusan RUPS dan bukan sebagai pernyataan batalnya akta relaas sebagai akta autentik. Cacat yang terjadi berkualifikasi dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bukan batal demi hukum, dan penyelenggaraan RUPS yang melanggar Anggaran Dasar memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, perlindungan hukum terhadap pemegang saham terdiri atas perlindungan preventif melalui peran Notaris dalam memverifikasi prasyarat formal rapat dan penerapan Anggaran Dasar sebagai batas, serta perlindungan represif melalui gugatan pembatalan keputusan RUPS dan tuntutan ganti rugi. Tanggung jawab Notaris terhadap akta relaas bersifat formil, sehingga Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas cacat materiil penyelenggaraan RUPS sepanjang menjalankan fungsi relaas secara pasif dan saksama sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	24 Oct 2026 03:03
Last Modified:	24 Oct 2026 03:03
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85611

Actions (login required)

View Item