RESTI HAPSARI, TANIA (2026) DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Tania Resti Hapsari-248040088.pdf Download (400kB) | Preview |
Abstract
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia selama ini masih bertumpu pada paradigma represif yang berorientasi pada penghukuman individu, sementara pemulihan kerugian negara, sosial, dan lingkungan akibat kejahatan korporasi belum tercapai secara optimal, sebagaimana tercermin dalam kasus ekspor Crude Palm Oil (CPO), tata niaga timah, dan Pertamina Patra Niaga. Kehadiran Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) menjadi inovasi normatif yang memungkinkan penundaan penuntutan bersyarat terhadap korporasi guna mewujudkan kepatuhan hukum, pemulihan kerugian, dan efisiensi peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis perumusan konsep DPA dalam KUHAP 2025 dari sudut pandang normatif, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi melalui penerapan DPA dalam mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 17 Oct 2026 01:06 |
| Last Modified: | 17 Oct 2026 01:06 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85537 |
Actions (login required)
 |
View Item |
