AYU KISHARDIAN SALSABILA, CITRA (2026) PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI RAJA AMPAT TERHADAP PELANGGARAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) OLEH PT ANUGERAH SURYA PRATAMA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
CITRA .pdf Download (404kB) | Preview |
Abstract
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kegiatan pertambangan memiliki fungsi strategis, yaitu mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi potensi dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pascatambang terhadap berbagai komponen lingkungan seperti tanah, air, udara, flora, fauna, serta aspek sosial dan budaya masyarakat sekitar. Dengan demikian, keberadaan AMDAL dalam sektor pertambangan menjadi penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang secara deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Di Raja Ampat Terhadap Pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Oleh Pt Anugerah Surya Pratama Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan. Tahapan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan penelitian lapangan sebagai pelengkap bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Alat pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data kepustakaan dan lapangan yang dilakukan dengan wawancara, serta analisis yang digunakan yaitu secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh PT Anugerah Surya Pratama pada pertambangan Raja Ampat dalam perspektif peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif perizinan, tetapi juga mencakup ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan. Berdasarkan UUPPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat hukum pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah terhadap PT Anugerah Surya Pratama menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya hak perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan izin tersebut. Namun, pencabutan IUP tidak menghapus kewajiban PT ASP untuk melakukan pemulihan lingkungan.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 15 Oct 2026 04:00 |
| Last Modified: | 15 Oct 2026 04:00 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85436 |
Actions (login required)
 |
View Item |
