Priatna, Nanang (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS CIBINONG KABUPATEN CIANJUR. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Nanang_riatnaa.pdf Download (216kB) | Preview |
Abstract
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan kebijakan publik strategis yang dirancang oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh warga negara menuju Universal Health Coverage (UHC). Keberhasilan implementasi kebijakan JKN tidak hanya ditentukan oleh cakupan kepesertaan secara kuantitatif, melainkan sangat bergantung pada efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan primer yang diselenggarakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), khususnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan terintegrasi implementasi kebijakan penyelenggaraan Program JKN di Puskesmas Cibinong Kabupaten Cianjur serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus kontemporer. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan pelaksana teknis Puskesmas Cibinong, observasi lapangan secara langsung, serta penelaahan dokumen resmi. Analisis data mengikuti alur interaktif reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan pengujian keabsahan data memanfaatkan teknik triangulasi sumber dan metode. Kerangka konseptual analisis mengadopsi enam dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn: (1) ukuran dan tujuan/standar kebijakan, (2) sumber daya kebijakan, (3) karakteristik badan pelaksana, (4) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas penguatan, (5) disposisi atau sikap pelaksana, serta (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan JKN di Puskesmas Cibinong telah didukung oleh kejelasan standar regulasi nasional, komitmen yang tinggi dari para pelaksana teknis, penyelenggaraan sosialisasi bertahap, serta koordinasi internal dan eksternal. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan masih dihadapkan pada kendala struktural yang signifikan, antara lain keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, kebutuhan penguatan kompetensi teknis dan administratif, rendahnya tingkat literasi serta pemahaman masyarakat mengenai alur rujukan berjenjang, dan kebutuhan sinkronisasi komunikasi antarlembaga saat terjadi dinamika perubahan regulasi. Data evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) tahun 2025 mencatat capaian sebesar 90% pada tiga indikator utama kunjungan sehat dan sakit, rujukan nonspesialistik, serta kepesertaan Prolanis yang mana masing-masing indikator memiliki gap kesenjangan sebesar 10% dari target optimal 100%. Artikel ini merekomendasikan intervensi strategis berupa penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, penyederhanaan tata kelola komunikasi kebijakan, edukasi publik masif berbasis komunitas, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu berbasis indikator kinerja.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Administrasi dan Kebijakan Publik 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 13 Oct 2026 07:37 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 07:37 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85326 |
Actions (login required)
 |
View Item |
