MUHAMAD FAUZAN IRAWAN, HAGI (2026) TINJAUAN YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PERJANJIAN KAWIN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
HAGI.pdf Download (205kB) | Preview |
Abstract
Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan keperdataan yang kompleks, termasuk mengenai percampuran harta kekayaan. Di Kabupaten Garut, tingginya angka perceraian yang didominasi oleh faktor ekonomi dan kegagalan finansial memperlihatkan rapuhnya ketahanan domestik akibat ketiadaan proteksi hukum perdata sejak awal pernikahan. Kebijakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini dirasa belum optimal karena muatan kurikulumnya masih berfokus pada aspek psikologis dan sosiologis-domestik, sehingga menciptakan kekosongan edukasi terkait risiko aspek hukum keperdataan seperti penyatuan harta dan utang. Kondisi ini berbanding lurus dengan sangat rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Garut untuk memanfaatkan instrumen perjanjian kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan Bimwin dalam meningkatkan pemahaman aspek hukum bagi calon pengantin, serta menganalisis peran notaris dalam memberikan edukasi hukum mengenai perjanjian kawin dalam Bimwin berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Lokasi penelitian berfokus pada analisis regulasi serta kajian empiris-terbatas pada Kantor Kementerian Agama, KUA, Kantor Notaris, Disdukcapil, dan Pengadilan Agama Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pelaksanaan Bimwin terhadap peningkatan pemahaman aspek hukum calon pengantin saat ini masih berada pada kategori rendah menuju moderat karena keterbatasan materi hukum keperdataan dalam kurikulum serta keterbatasan kompetensi hukum dari fasilitator. Sementara itu, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN, notaris memiliki kewenangan atribusif untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Melalui kewenangan tersebut, peran notaris di dalam program Bimwin sangat krusial untuk menjalankan fungsi dekonstruksi paradigma sosiologis masyarakat yang menganggap tabu perjanjian kawin, sekaligus menjalankan fungsi penapisan hukum (legal screening) risiko keperdataan akibat percampuran harta. Pembuatan perjanjian kawin di hadapan notaris menghasilkan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (lahiriah, formal, dan materiil) guna mewujudkan perlindungan hukum preventif serta kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun pihak ketiga.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 13 Oct 2026 04:51 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 04:51 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85311 |
Actions (login required)
 |
View Item |
