Buana, Ekariksa Cahya (2026) PENERAPAN PRINSIP MOST FAVOURED NATION (MFN) WTO DALAM HUBUNGAN DAGANG INDONESIA-ISRAEL DI TENGAH KETIADAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
Cover.pdf Download (268kB) | Preview |
|
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (224kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (231kB) | Preview |
|
|
Text
Kata Pengantar.pdf Download (207kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (659kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (284kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak 3 Bahasa.pdf Download (191kB) | Preview |
|
|
Text
Referensi.pdf Download (205kB) | Preview |
Abstract
Perdagangan Indonesia-Israel tetap berlangsung meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara dukungan Indonesia terhadap Palestina dan kewajiban perlakuan perdagangan yang tidak diskriminatif sebagai anggota World Trade Organization (WTO). Kajian ini penting untuk memahami ruang kebijakan negara ketika komitmen perdagangan internasional berhadapan dengan pertimbangan politik. Penelitian bertujuan menjelaskan penerapan prinsip Most Favoured Nation (MFN), batasnya terhadap kebijakan perdagangan Indonesia, serta pengelolaan ketegangan antara kewajiban internasional dan kepentingan politik dalam negeri. Penelitian menggunakan teori Institusionalisme Neoliberal untuk menjelaskan peran aturan internasional, teori Two-Level Games untuk memetakan tuntutan internasional dan domestik, serta tipologi Hermann untuk menilai perubahan kebijakan luar negeri. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus, melalui analisis isi dan kajian ketentuan hukum. Sumber penelitian meliputi dokumen WTO dan pemerintah, literatur akademik, serta data perdagangan UN Comtrade dan Badan Pusat Statistik periode 2020-2024. Perkembangan kebijakan dikaji hingga 2025, sedangkan wawancara tahun 2016 digunakan sebagai konteks historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MFN membatasi diskriminasi terhadap produk sesama anggota WTO tanpa mewajibkan pembentukan hubungan diplomatik. Keuntungan perdagangan pada prinsipnya harus diberikan kepada produk sejenis secara segera dan tanpa syarat, dengan tetap memperhatikan pengecualian yang sah. Perdagangan kedua negara berfluktuasi tetapi berlanjut, mencapai sekitar USD 237,9 juta pada 2024 dengan surplus bagi Indonesia. Perdagangan melalui negara ketiga belum dapat dipastikan sebagai strategi resmi pemerintah. Keberlanjutan transaksi juga belum membuktikan kepatuhan seluruh praktik perdagangan atau perubahan kebijakan perdagangan. Bukti penyesuaian yang lebih jelas ditemukan pada peningkatan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Temuan tersebut mendukung argumen bahwa kewajiban perdagangan multilateral dapat berjalan bersamaan dengan ketiadaan hubungan diplomatik. Penelitian berkontribusi pada studi hubungan internasional dengan menjelaskan bagaimana institusi internasional membatasi cara negara menjalankan kebijakan perdagangan, sementara tujuan politik luar negerinya tetap dapat dipertahankan. Kata kunci: MFN, WTO, Indonesia-Israel, Perdagangan Internasional, Politik Luar Negeri
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2026 |
| Depositing User: | S.Si Mochamad Yogi |
| Date Deposited: | 06 Oct 2026 01:31 |
| Last Modified: | 06 Oct 2026 01:31 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85114 |
Actions (login required)
 |
View Item |
