PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM FAKULTAS KEDOKTERAN DAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN ATAS PENGGUNAAN KADAVER YANG BERASAL DARI JENAZAH TANPA IDENTITAS DALAM PRAKTIKUM ANATOMI PENDIDIKAN KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN INDONESIA

Ayutya Deba, Annisa (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM FAKULTAS KEDOKTERAN DAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN ATAS PENGGUNAAN KADAVER YANG BERASAL DARI JENAZAH TANPA IDENTITAS DALAM PRAKTIKUM ANATOMI PENDIDIKAN KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text Annisa Ayutya Deba (228040094).pdf Download (305kB) | Preview

Abstract

Kebutuhan praktikum anatomi dalam pendidikan medis mutlak menuntut ketersediaan kadaver. Penggunaan jenazah tanpa identitas sering kali menjadi rujukan utama bagi Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan, namun praktik ini berada di persimpangan antara urgensi pendidikan medis dan hak asasi jenazah. Ketiadaan informed consent memunculkan kerentanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan prosedur legal peralihan status jenazah tanpa identitas menjadi kadaver, serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban hukum bagi Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan apabila terjadi penyimpangan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, masih terdapat kekosongan hukum (regulatory gap) dalam prosedur penetapan jenazah tanpa identitas, terutama terkait sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai kepastian batas waktu tunggu dan koordinasi identifikasi kepolisian. Kedua, apabila terjadi maladministrasi, kelalaian identifikasi, atau komersialisasi jenazah tanpa dokumen yang sah, Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atas pelanggaran prosedur aktif, maupun kealpaan/kelalaian (Pasal 1366 KUHPerdata). Institusi juga memikul tanggung jawab korporasi atas kelalaian tenaga kerjanya (dosen, perawat, atau staf kamar mayat) berdasarkan prinsip vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, di mana ahli waris yang muncul di kemudian hari berhak menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	30 Sep 2026 01:19
Last Modified:	01 Oct 2026 03:50
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84973

Actions (login required)

View Item